Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa upaya Indonesia dalam menekan emisi karbon melalui agenda Nationally Determined Contribution (NDC) memerlukan pendanaan yang sangat fantastis. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk transisi ekonomi rendah karbon ini mencapai angka US$ 472,6 miliar atau setara Rp 8.000 triliun untuk periode 2021-2035.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan bahwa target ambisius tersebut mustahil dapat dicapai jika pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, ketergantungan pada dana negara tidak akan membuahkan hasil yang maksimal dalam menghadapi tantangan iklim global ini.
"Kebutuhannya sekitar US$ 472 miliar atau sekitar Rp 8.000-an triliun. Jika kita hanya mengandalkan APBN, saya berani menjamin target ini tidak akan pernah tercapai," ujar Joko dalam acara Media Gathering di Bogor, Jumat (2/10/2026).
Also Read
Joko menekankan bahwa persoalan emisi karbon bukan sekadar tanggung jawab domestik Indonesia, melainkan isu global yang berdampak pada seluruh penduduk bumi. Ia mengkritik jika beban pembiayaan ini sepenuhnya dibebankan kepada APBN, sementara manfaat dari udara bersih dan lingkungan yang terjaga dinikmati oleh seluruh dunia.
"Jika kita berhasil mengelola sumber emisi ini, seluruh dunia yang akan menikmati hasilnya. Sangat tidak adil jika pembiayaannya hanya dari APBN, sementara banyak pihak lain yang hanya menjadi penikmat tanpa kontribusi (free rider)," tambahnya.
Lebih lanjut, Joko mendorong Indonesia untuk lebih cerdas dalam mengamankan kompensasi global. Ia menyoroti pentingnya menarik dukungan pendanaan dari negara-negara maju, seperti negara-negara Skandinavia atau Nordik, yang secara geografis sangat terdampak oleh mencairnya es di kutub akibat perubahan iklim.
Menurutnya, Indonesia harus mampu memanfaatkan berbagai skema pendanaan internasional untuk mendukung pencapaian target NDC. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya akan berhasil menyelesaikan "tugas rumah" terkait iklim, tetapi juga mampu mengamankan hak finansial dari komunitas internasional yang juga berkepentingan menjaga suhu bumi.
