JAKARTA – Melansir laporan redaksibengkulu.co.id, ekonom senior Burhanuddin Abdullah memberikan pandangan optimis sekaligus catatan kritis terkait ambisi pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurutnya, angka tersebut bukanlah mimpi di siang bolong, namun menuntut keberanian pemerintah untuk keluar dari zona nyaman.
Burhanuddin memaparkan bahwa strategi pembangunan Indonesia harus mengalami transformasi radikal. Berdasarkan kalkulasi yang pernah ia lakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kecepatan pertumbuhan ekonomi sangat menentukan kapan Indonesia bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
"Jika kita tumbuh di angka 6 persen per tahun, kita baru bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah pada 2041. Namun, jika kita mampu memacu ke angka 7 persen, target itu bisa tercapai lebih awal pada 2038. Itulah mengapa target 8 persen menjadi sangat krusial," jelas Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/10/2026).
Also Read
Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah masih menggunakan pola lama, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan jalan di tempat di kisaran 5 persen saja. Untuk mendobrak angka tersebut, Burhanuddin menekankan dua pilar utama: peningkatan produktivitas dan efisiensi yang masif.
"Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika terus menggunakan cara yang sama. Mengutip prinsip Einstein, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali namun mengharapkan hasil yang berbeda. Kuncinya adalah inovasi cara kerja," tegasnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin menyoroti bahwa Indonesia pernah mencatatkan pertumbuhan 8 persen hingga lima kali selama era Orde Baru. Hal ini membuktikan bahwa secara historis, kapasitas tersebut dimiliki oleh bangsa ini.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah visioner Presiden Prabowo, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini, populasi masyarakat berkapasitas tinggi di Indonesia baru menyentuh angka 7 persen, sementara untuk menggerakkan perubahan peradaban secara masif, dibutuhkan setidaknya 20 persen populasi berpendidikan tinggi.
"Presiden sangat bersemangat dan visioner dalam membangun berbagai model sekolah untuk mengejar target SDM unggul tersebut. Ini adalah langkah nyata untuk mengubah pendekatan pembangunan kita," pungkasnya.
Meskipun metode yang digunakan harus berubah total, Burhanuddin menegaskan bahwa tujuan akhir pembangunan nasional tetap tidak berubah, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.
