JAKARTA – Melansir laporan redaksibengkulu.co.id, Pemerintah Indonesia tengah bersiap menggelontorkan paket stimulus ekonomi jumbo senilai Rp 31 triliun. Dana fantastis ini diproyeksikan untuk memperkuat daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas dunia usaha mulai kuartal IV 2026 hingga memasuki tahun 2027 mendatang.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa langkah strategis ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga produktivitas sektor riil sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial. Program-program ini dirancang secara terukur agar mampu menopang daya saing pekerja dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Salah satu agenda utama yang disiapkan adalah penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Program ini menelan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun yang menyasar lebih dari 33 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat ekonomi rendah (desil 1-4).
Also Read
Tak hanya bantuan pangan, sektor ketenagakerjaan juga mendapat perhatian besar. Pemerintah mengalokasikan hampir Rp 12 triliun untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja. Selain itu, terdapat skema pengurangan PPh Pasal 21 bagi 7,5 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan yang akan diperluas cakupannya.
Di sektor perumahan, masyarakat akan dimanjakan dengan perpanjangan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga tahun 2027 untuk rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar. Pemerintah juga menyiapkan skema KPR bersubsidi dengan bunga ringan 6% bagi masyarakat berpenghasilan tetap (maksimal Rp 17 juta per bulan) untuk pembelian hunian seharga maksimal Rp 500 juta.
Upaya peningkatan kualitas SDM juga terus digenjot melalui program magang bagi 150 ribu peserta serta pelatihan vokasi untuk 300 ribu orang. Pemerintah juga tengah melakukan sinkronisasi data agar pembukaan rekening bank bagi warga usia di atas 17 tahun dapat berjalan tepat sasaran.
"Penguatan bauran kebijakan ini mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat rentan sekaligus menstimulus sektor-sektor penggerak ekonomi utama," tegas Haryo. Saat ini, Kementerian Keuangan tengah melakukan finalisasi alokasi anggaran agar seluruh program tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
