FIJI – Melalui redaksibengkulu.co.id, Pemerintah Indonesia secara resmi memaparkan langkah strategis dalam upaya mengejar target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau bahkan lebih awal. Pemaparan ambisius ini disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam forum Leader’s Plenary pada ajang Pre-COP Leader’s Event di Fiji, Selasa (6/10/2026).
Dalam forum internasional tersebut, Jumhur menegaskan bahwa Indonesia telah menetapkan arah kebijakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Strategi utama yang disiapkan mencakup program FOLU Net Sink 2030, pengendalian emisi dari sektor limbah dan metana, hingga langkah dekarbonisasi pada sektor industri.
"Kami sedang mengakselerasi aksi iklim di seluruh lini ekonomi. Fokus kami adalah melalui FOLU Net Sink 2030, menekan emisi metana, serta melakukan transformasi industri—baik melalui dekarbonisasi industri eksisting maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap desain," ujar Jumhur dalam keterangan resminya, Rabu (7/10/2026).
Also Read
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa agenda penurunan emisi ini tidak boleh mengorbankan aspek ekonomi lainnya. Pemerintah berkomitmen agar transisi energi tetap berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi nasional, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.
Jumhur juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar dunia saat ini bukan lagi sekadar memperbesar ambisi di atas kertas, melainkan bagaimana mengimplementasikan komitmen tersebut secara nyata dan terukur. Ia menyebut Persetujuan Paris tetap menjadi kompas utama, terutama saat jendela kesempatan untuk menjaga kenaikan suhu global di angka 1,5 derajat Celsius semakin menyempit.
"Tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata dengan berpedoman pada prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara," tambahnya.
Sebagai informasi, rangkaian Pre-COP31 yang berlangsung di Fiji dan Tuvalu (5-9 Oktober 2026) merupakan persiapan menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada November mendatang. Salah satu capaian penting dalam pertemuan ini adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa, yang merupakan bentuk dukungan global bagi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS) dan Negara Kurang Berkembang (LDC) dalam menghadapi risiko kerusakan iklim yang tidak dapat dipulihkan.
