JAKARTA – Melansir laporan redaksibengkulu.co.id, isu mengenai implementasi program sekolah gratis mulai menemui titik terang. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait rencana besar pemerintah dalam merombak skema pembiayaan pendidikan nasional untuk tahun mendatang.
Dalam konferensi pers APBN KiTA yang digelar di Jakarta, Jumat (9/10/2026), Suahasil mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan desain anggaran pendidikan yang sangat besar untuk tahun 2027. Nilai anggaran yang disiapkan diproyeksikan menyentuh angka fantastis, yakni sebesar Rp 824 triliun.
"Saya menyadari banyak pertanyaan mengenai pendidikan gratis. Yang ingin saya sampaikan, untuk tahun 2027, anggaran pendidikan akan mencapai Rp 824 triliun. Saat ini, skema penggunaannya sedang kami desain ulang," ujar Suahasil di hadapan awak media.
Also Read
Suahasil memaparkan bahwa penataan ulang anggaran ini bertujuan agar distribusi dana lebih tepat sasaran, mencakup kebutuhan siswa, mahasiswa, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga renovasi infrastruktur sekolah yang rusak.
Secara teknis, pemerintah akan membagi alokasi dana tersebut melalui beberapa jalur, mulai dari belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah (TKD), hingga pemanfaatan dana abadi pendidikan. Beberapa program strategis yang tetap menjadi prioritas antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), revitalisasi sekolah, hingga program Sekolah Unggul Garuda.
Menariknya, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp 19,3 triliun melalui Kementerian Sosial untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antar-lembaga dalam memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat luas.
Lebih lanjut, Suahasil menegaskan bahwa seluruh penataan anggaran ini bukan sekadar angka, melainkan upaya nyata untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia Indonesia. Fokus utamanya adalah meningkatkan skor Programme for International Student Assessment (PISA) serta memastikan kualitas lulusan sekolah di Indonesia mampu bersaing di level global.
"Tujuan utama dari penataan ini adalah mendapatkan hasil (outcome) pendidikan yang maksimal. Kami ingin skor PISA kita meningkat dan kualitas lulusan kita jauh lebih baik dari kondisi saat ini," pungkasnya.
