redaksibengkulu.co.id – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyatakan dukungannya terhadap ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Namun, HKI menekankan bahwa angka tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya langkah terobosan yang nyata dan konkret dari pemerintah.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menegaskan bahwa kawasan industri memegang peran vital sebagai motor penggerak investasi, hilirisasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Menurutnya, untuk mewujudkan target ekonomi yang agresif tersebut, pemerintah harus berani melakukan reformasi kebijakan, terutama dalam mempercepat proses perizinan dan realisasi investasi di lapangan.

HKI menilai bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah instrumen kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai pasok global. Oleh karena itu, HKI mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra pada percepatan proses pengajuan, evaluasi, hingga penetapan status PSN maupun KEK, baik untuk proyek baru maupun pengembangan kawasan yang sudah ada.
Also Read
"Dalam dunia investasi, kecepatan adalah kunci utama. Kita tidak boleh kehilangan momentum investasi hanya karena terhambat oleh birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit. Setiap keterlambatan berarti penundaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi," tegas Ma’ruf dalam keterangan resminya.
Sebagai solusi, HKI mengusulkan adanya mekanisme fast-track approval atau jalur cepat bagi pengajuan PSN dan KEK yang telah memenuhi syarat, seperti kesiapan lahan dan komitmen investasi yang jelas. Mekanisme ini diharapkan memiliki batas waktu pelayanan yang terukur serta koordinasi lintas kementerian yang lebih solid.
Lebih lanjut, HKI menyarankan agar Indonesia mencontoh keberhasilan negara tetangga seperti China dan Vietnam. Vietnam dinilai sangat agresif dalam menawarkan kemudahan administrasi terintegrasi dan insentif pajak yang menarik bagi investor global. Sementara itu, China sukses melalui pengembangan Special Economic Zones (SEZ) yang mengintegrasikan infrastruktur skala besar dengan ekosistem rantai pasok yang kuat.
Untuk memperkuat daya saing, HKI mendorong lima langkah strategis bagi pemerintah:
- Menyederhanakan proses evaluasi dan penetapan PSN serta KEK secara transparan.
- Menerapkan sistem jalur cepat (fast-track) bagi proyek strategis yang sudah siap secara infrastruktur dan lahan.
- Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih kewenangan.
- Meningkatkan daya saing fasilitas fiskal, kemudahan kepabeanan, serta ketersediaan energi yang kompetitif.
- Memberikan kemudahan bagi kawasan industri yang sudah memiliki ekosistem mapan untuk melakukan perluasan kawasan.




