JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program besar untuk mempercepat digitalisasi ekonomi di tanah air. Dalam rencana strategis tersebut, masyarakat dijadwalkan akan menerima bantuan berupa telepon genggam (HP) gratis yang sudah terintegrasi dengan rekening digital.
Kebijakan ambisius ini diungkapkan langsung oleh Hashim Djojohadikusumo, selaku Board of Advisors Prasasti, dalam forum Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026). Adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan digital dengan mudah.
"Setiap warga negara nantinya akan dibekali telepon genggam yang sudah dilengkapi rekening digital. Seluruh dana bantuan akan dikelola di sana dan langsung dikirimkan ke rekening masing-masing," ujar Hashim di hadapan para peserta forum.
Also Read
Lebih lanjut, Hashim menekankan bahwa transformasi ini bertujuan untuk merangkul sektor ekonomi informal yang selama ini sulit terdeteksi dalam sistem keuangan formal. Dengan sistem ini, penyaluran bantuan sosial dari pemerintah tidak lagi dilakukan secara tunai, melainkan melalui transfer digital yang lebih transparan dan tepat sasaran.
"Semua bantuan pemerintah ke depannya tidak lagi dalam bentuk uang tunai. Dana akan dikirimkan langsung oleh Kementerian Keuangan melalui ponsel masyarakat," tambahnya.
Berdasarkan data yang dirujuk dari Bank Dunia, diketahui bahwa sekitar 30% penduduk Indonesia masih belum memiliki akses ke layanan perbankan (unbanked). Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan melibatkan sektor perbankan untuk menjangkau kelompok masyarakat ini.
Dalam rapat kabinet yang sempat diikuti oleh Hashim, pemerintah telah menunjuk dua institusi perbankan besar, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk mengemban tugas menyediakan rekening bagi warga yang belum terjangkau layanan bank.
Program ini juga menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun dan memiliki e-KTP. Menariknya, pemerintah juga akan menghapuskan biaya administrasi pembukaan rekening yang biasanya dikenakan kepada nasabah, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan ini tanpa biaya tambahan.
