SANYA – Melalui redaksibengkulu.co.id, dilaporkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengambil peran strategis dalam memperkuat tata kelola laut di kancah internasional. Dalam ajang bergengsi The 7th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance yang digelar di Sanya, Provinsi Hainan, Tiongkok, pada 6-8 November 2026, Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong kerja sama global berbasis ekonomi biru.
Forum berskala dunia ini menjadi panggung bagi Trenggono untuk menyampaikan pidato kunci di hadapan sekitar 400 delegasi yang berasal dari lebih dari 30 negara. Para peserta yang hadir meliputi jajaran menteri, diplomat, akademisi, hingga pakar maritim terkemuka. Indonesia hadir untuk menekankan bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan ruang kolaborasi untuk kemakmuran bersama.
"Laut menghubungkan lebih banyak daripada memisahkan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia meyakini bahwa sinergi internasional adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan kelautan global," tegas Trenggono dalam keterangannya yang dihimpun redaksibengkulu.co.id, Sabtu (7/11/2026).
Also Read
Dalam kesempatan tersebut, Trenggono memaparkan peta jalan Indonesia dalam mengimplementasikan agenda Ekonomi Biru melalui lima pilar kebijakan strategis. Langkah tersebut mencakup target perluasan kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 persen pada tahun 2045, penerapan sistem penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut yang berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga aksi nyata pengurangan sampah plastik di lautan.
Tak hanya fokus pada aspek ekologi, pemerintah Indonesia juga menyoroti pentingnya kesejahteraan masyarakat pesisir melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan taraf hidup para nelayan di seluruh pelosok negeri.
Lebih lanjut, Trenggono menekankan bahwa UNCLOS 1982 harus tetap menjadi fondasi utama dalam hukum laut internasional. Indonesia secara tegas mendorong penguatan kerja sama lintas negara untuk memberantas praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, mempercepat riset kelautan, serta membangun ekonomi biru yang inklusif.
Terkait Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), Indonesia menunjukkan kepemimpinan nyata dengan mendukung implementasi perjanjian tersebut secara adil dan efektif. Komitmen ini telah dibuktikan melalui ratifikasi instrumen BBNJ pada Juni 2025 lalu di Nice, Prancis, guna melindungi keanekaragaman hayati di wilayah laut internasional.
Menutup pidatonya, Menteri KP mengajak seluruh negara untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum internasional dan kebijakan berbasis sains. Hal ini dianggap krusial demi menjamin laut yang sehat, produktif, dan tetap lestari untuk diwariskan kepada generasi mendatang.
