Waspada! Ekonomi Global Mengancam APBN 2026

Author Image

Hadi Wibawa

10 November 2026, 11:46 WIB

JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, memberikan peringatan serius terkait stabilitas ekonomi nasional dalam pembukaan rapat paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Dalam forum tersebut, Puan menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memberikan tekanan berat pada fiskal negara.

Puan menyatakan bahwa DPR akan melakukan pengawasan ketat terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026. Hal ini dipicu oleh berbagai dinamika eksternal yang sulit diprediksi, mulai dari fluktuasi harga minyak bumi dunia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga gejolak di pasar modal.

Waspada! Ekonomi Global Mengancam APBN 2026
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

"DPR RI berkomitmen untuk memastikan bahwa ketahanan fiskal dalam APBN 2026 tetap mampu menjadi benteng pelindung bagi perekonomian dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," tegas Puan dalam Rapat Paripurna ke-11 yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).

Selain fokus pada stabilitas anggaran, Puan juga memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas pengawasan parlemen selama masa persidangan ini. Di sektor ekonomi riil, pemerintah didorong untuk segera mengatasi persoalan kelangkaan serta lonjakan harga pakan ternak yang menyulitkan peternak. Di sisi lain, perbaikan regulasi dan tata kelola pasar modal juga menjadi poin krusial yang harus segera dibenahi.

Terkait kedaulatan energi, DPR meminta pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimalisasi produksi minyak serta peningkatan angka lifting minyak dan gas bumi di dalam negeri.

Berikut adalah poin-poin penting isu strategis yang menjadi perhatian DPR RI:

  1. Penanganan isu penyadapan terhadap Presiden RI.
  2. Penyelesaian sengketa administrasi kewilayahan.
  3. Penanganan serius terhadap kasus perundungan anak.
  4. Solusi atas kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
  5. Percepatan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana alam.
  6. Penataan kawasan industri terkait keamanan, kemacetan, tata ruang, dan perizinan.
  7. Perbaikan akurasi sasaran serta tata kelola bantuan sosial (bansos).
  8. Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kesehatannya.
  9. Akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  10. Pemerataan program revitalisasi sarana pendidikan/sekolah.
  11. Pembenahan regulasi dan tata kelola pasar modal.
  12. Penguatan ketahanan energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi domestik.

Related Post