Solusi Cerdas Bangun Daerah!

Author Image

Hadi Wibawa

18 November 2026, 23:25 WIB

redaksibengkulu.co.id – Strategi pembiayaan pembangunan daerah kini tengah menjadi sorotan utama. Obligasi daerah dinilai memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis untuk memperluas kapasitas investasi pemerintah daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, hingga meningkatkan kualitas layanan publik secara signifikan.

Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa tantangan pembangunan saat ini bukan sekadar soal tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap fasilitas publik yang berkualitas menuntut daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan.

Solusi Cerdas Bangun Daerah!
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

"Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya soal mencari sumber pembiayaan baru, melainkan bagaimana memastikan setiap dana yang digunakan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Agus dalam diskusi panel di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).

Agus menekankan bahwa obligasi daerah tidak boleh hanya dijadikan "obat penawar" untuk menutup kekurangan anggaran akibat penyesuaian TKD. Sebaliknya, instrumen ini harus berfungsi sebagai mesin pendorong investasi produktif. Ia memberikan ilustrasi bahwa jika kapasitas investasi daerah saat ini berada di angka 100, maka penggunaan obligasi idealnya mampu mendongkrak kapasitas tersebut menjadi 120 atau 130.

"Jangan memulai dengan pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah layak, bagaimana dampak ekonominya, dan dari mana sumber pengembaliannya," tegas Agus.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah memprioritaskan proyek yang memiliki potensi pendapatan mandiri, seperti sistem penyediaan air minum, transportasi publik, hingga fasilitas kesehatan. Dengan adanya pendapatan dari proyek tersebut, kemampuan fiskal daerah untuk membayar kewajiban obligasi akan semakin kuat.

Sinergi BPD Melalui Kredit Sindikasi

Selain mendorong obligasi, Agus juga menawarkan solusi alternatif melalui skema kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD). Mengingat total aset BPD yang mencapai Rp1.100 triliun dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun, kekuatan kolektif ini sangat mumpuni untuk membiayai proyek infrastruktur skala besar.

Melalui kolaborasi sindikasi, sejumlah BPD dapat berbagi risiko dan beban pembiayaan untuk proyek yang nilainya melampaui kapasitas satu bank tunggal, misalnya proyek infrastruktur senilai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun.

"Kita tidak perlu menunggu ekosistem obligasi daerah terbentuk sempurna untuk bergerak. Kapasitas perbankan daerah dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD," tambahnya.

Agus mengingatkan bahwa meskipun kepemimpinan daerah dapat berganti, komitmen terhadap kewajiban finansial jangka panjang harus tetap terjaga demi menjaga kepercayaan investor. Ia berharap ASBANDA dapat menjadi jembatan kolaborasi antar-BPD dalam mengidentifikasi proyek-proyek kredibel yang mampu menggerakkan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Related Post