Ekspor RI Terancam? Siapkan Data Ini Segera!

Author Image

Hadi Wibawa

18 November 2026, 23:46 WIB

JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa pemerintah Indonesia mulai memperketat persiapan menghadapi kebijakan anti-deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dijadwalkan berlaku efektif pada 30 Desember 2026. Kebijakan ini menuntut para eksportir tanah air untuk segera melengkapi data geolokasi guna memastikan produk mereka memenuhi standar ramah lingkungan di pasar Eropa.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa sejumlah komoditas unggulan Indonesia kini berada dalam radar pengawasan ketat Uni Eropa. Produk-produk tersebut meliputi minyak kelapa sawit (CPO), kopi, cokelat, karet, kedelai, daging, hingga kayu beserta produk turunannya.

Ekspor RI Terancam? Siapkan Data Ini Segera!
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

"Saya mengimbau kepada para eksportir di sektor-sektor tersebut untuk segera mematangkan data geolokasi mereka. Hal ini sangat krusial agar arus ekspor kita ke Eropa tidak mengalami hambatan di kemudian hari," ujar Dradjad dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Dradjad mengungkapkan bahwa potensi kerugian ekonomi yang harus diantisipasi sangatlah besar. Berdasarkan estimasi sebelumnya, nilai ekspor komoditas yang terdampak oleh aturan EUDR ini dapat mencapai angka US$ 7 miliar. Oleh karena itu, kesiapan data menjadi kunci utama agar produk Indonesia tetap kompetitif dan diterima di pasar internasional.

Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) menyatakan telah menyediakan sistem pendukung teknis untuk membantu penyediaan data geolokasi. Dradjad menekankan bahwa infrastruktur digital dari pemerintah sudah siap, sehingga kini bola panas ada di tangan sektor swasta.

"Pihak BIG sebenarnya sudah siap menyediakan sistem geolokasi tersebut. Sekarang tinggal pihak swasta yang harus segera menindaklanjuti dan menyesuaikan diri dengan sistem yang ada," tambahnya.

Sebagai catatan, regulasi EUDR mewajibkan setiap produk yang masuk ke wilayah Uni Eropa untuk membuktikan bahwa mereka tidak berasal dari lahan hasil deforestasi. Selain itu, produk tersebut harus diproduksi sesuai dengan hukum negara asal dan dilengkapi dengan pernyataan uji tuntas (due diligence) yang valid.

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115 ini sebelumnya sempat mengalami dua kali pergeseran jadwal. Setelah sempat direncanakan pada akhir 2024 dan kemudian diundur ke Desember 2025, Uni Eropa akhirnya menetapkan batas akhir penerapan pada 30 Desember 2026 melalui Peraturan (UE) 2025/2650. Penundaan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha dalam menyempurnakan sistem administrasi dan kesiapan teknis mereka.

Related Post