Waspada Penipuan Digital! BI & OJK Ambil Langkah Tegas

Author Image

Hadi Wibawa

19 November 2026, 00:25 WIB

redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Menanggapi tingginya risiko kejahatan siber di sektor keuangan, Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mempererat kerja sama dalam memperkuat pengawasan serta perlindungan konsumen. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK) dalam acara Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital dan sistem pembayaran nasional tetap berjalan di atas fondasi keamanan, transparansi, dan keadilan. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menekankan bahwa masifnya digitalisasi transaksi harus dibarengi dengan sistem proteksi yang mumpuni. Hal ini merujuk pada penggunaan QRIS yang telah menembus angka 70 juta pengguna dengan volume transaksi mencapai lebih dari 20 miliar kali.

Waspada Penipuan Digital! BI & OJK Ambil Langkah Tegas
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

"Kepercayaan adalah infrastruktur tak terlihat yang menjadi kunci ekonomi digital. Membangun kepercayaan butuh waktu lama, namun merusaknya hanya butuh hitungan detik," tegas Filianingsih.

Meski Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK-SP) tahun 2026 menunjukkan kenaikan menjadi 77,03 persen, angka ini masih dikategorikan kritis. Hal ini mengindikasikan masyarakat masih membutuhkan edukasi yang lebih intensif agar tidak terjebak dalam skema penipuan digital.

Sebagai solusi konkret, LAPS-SK hadir untuk menjembatani sengketa perdata di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran di luar jalur pengadilan. Sally Marintan Hutapea, Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI, menjelaskan bahwa mekanisme ini memungkinkan penyelesaian pengaduan yang tidak menemui titik temu di tingkat internal penyelenggara (Internal Dispute Resolution) menjadi lebih efektif dan cepat.

Dalam gerakan GEBER PK 2027, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus:

  1. Konsumen Berdaya: Mengedukasi masyarakat agar mampu mengenali risiko dengan slogan "Kalau Ragu, Stop Dulu".
  2. Perlindungan Kuat: Menuntut tanggung jawab penuh penyedia jasa keuangan dalam merancang produk yang aman.
  3. Ekosistem Kolaboratif: Membangun sinergi antara pemerintah, otoritas, asosiasi industri, hingga media.

Urgensi langkah ini diperkuat oleh data dari Indonesia Anti-Scam Center (IASC) per Oktober 2026, yang mencatat lebih dari 702.000 laporan penipuan transaksi keuangan. Meski dana sebesar Rp825 miliar berhasil diblokir, angka ini tetap menjadi alarm keras bagi keamanan finansial nasional.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa perlindungan seharusnya bersifat proaktif, bukan sekadar reaktif setelah kerugian terjadi. "Pengaduan adalah titik di mana konsumen sudah bermasalah, itu sudah terlambat. Perlindungan yang efektif harus bekerja jauh sebelum masalah itu muncul," pungkasnya.

Melalui inisiatif GEBER PK 2027, BI dan OJK berkomitmen menciptakan ekosistem keuangan digital yang tidak hanya inklusif, tetapi juga tangguh dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman kejahatan finansial.

Related Post