Redaksibengkulu.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengambil langkah tegas guna memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan dan tepat sasaran. Dalam upaya memperkuat tata kelola, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana operasional harian mereka secara disiplin.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam program ini. Ia memberikan peringatan keras bagi unit pelayanan yang tidak patuh terhadap aturan pelaporan. "SPPG yang tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) akan langsung dihentikan pencairan dananya. Ini adalah komitmen kami untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran," ujar Zulhas dalam keterangan resminya, Rabu (18/11/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari transformasi MBG 2.0 yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu fokus utamanya adalah efisiensi anggaran yang ditargetkan mencapai Rp 44 triliun. Dana efisiensi ini mencakup penghematan pada anggaran BGN, insentif yayasan, dana operasional SPPG, hingga penghapusan penggunaan Virtual Account ganda. Seluruh hasil efisiensi tersebut nantinya akan dikembalikan ke kas negara.
Also Read
Selain masalah keuangan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek keamanan pangan untuk mencapai target zero accident atau nol kejadian fatal seperti keracunan makanan. Sebagai inovasi, BGN akan menerapkan sistem penyajian makanan secara prasmanan di sekolah-sekolah, mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang telah lebih dulu sukses menjalankan program serupa.
Terkait sebaran layanan, BGN telah mengaktifkan 2.413 SPPG dalam tiga tahap, dengan fokus pada wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta kawasan aglomerasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 unit dinyatakan siap beroperasi penuh dan dijadwalkan akan diresmikan pada minggu kedua Desember mendatang.
Untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran, BGN terus melakukan validasi data secara ketat. Saat ini, telah diterbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG yang melayani lebih dari 58 juta penerima manfaat. Ke depannya, validasi akan terus diperbarui menggunakan data dari Kemendikdasmen dan Kemenag untuk peserta didik, serta data by name by address (BNBA) untuk kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita.
Guna memperketat pengawasan di lapangan, pemerintah tidak hanya mengandalkan inspeksi manual oleh satuan tugas daerah, tetapi juga akan memanfaatkan teknologi mutakhir. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi dengan kamera CCTV di seluruh titik SPPG akan menjadi instrumen pengawasan digital guna memastikan standar operasional tetap terjaga dengan ketat.




