Pabrik BYD Diteror Ormas, Pemerintah Angkat Bicara!

Author Image

Hadi Wibawa

19 November 2026, 20:25 WIB

JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akhirnya memberikan respons resmi terkait rentetan aksi intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) terhadap pabrik BYD di wilayah Subang, Jawa Barat. Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk tekanan yang mengganggu stabilitas investasi tidak dapat dibenarkan.

Deputi Bidang Pengendalian Iklim Penanaman Modal sekaligus Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menekankan bahwa setiap investor memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian dalam menjalankan usahanya. Meski demikian, ia juga menggarisbawahi bahwa hak menyampaikan aspirasi tetap dijamin, asalkan dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Pabrik BYD Diteror Ormas, Pemerintah Angkat Bicara!
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

"Pemerintah tidak membenarkan adanya tindakan intimidasi, tekanan, maupun aksi lainnya di luar jalur hukum yang berpotensi menghambat aktivitas bisnis dan investasi. Aspirasi masyarakat sangat kami hormati, namun penyampaiannya wajib melalui mekanisme yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas Riyatno, Kamis (19/11/2026).

Guna memitigasi kendala serupa di masa mendatang, BKPM tengah memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Riyatno menjelaskan bahwa penyelesaian masalah yang melibatkan lintas sektoral akan didorong melalui koordinasi intensif.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah optimalisasi peran Desk Investasi Jakarta yang juga membawahi wilayah Jawa Barat. Fasilitas ini dirancang khusus untuk mempercepat identifikasi serta penanganan hambatan yang dialami oleh para pelaku usaha di lapangan.

"Kehadiran Desk Investasi bertujuan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, sehingga setiap kendala investasi dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat serta terkoordinasi," tambahnya.

Lebih lanjut, Riyatno mengingatkan bahwa terciptanya iklim usaha yang kondusif merupakan kunci utama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Target ambisius tersebut sangat bergantung pada derasnya arus investasi, ekspansi sektor industri, serta pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya.

"Semua target ini hanya bisa terwujud jika seluruh elemen masyarakat memiliki komitmen yang sama dalam menjaga iklim usaha agar tetap aman, kondusif, dan kompetitif," pungkasnya.

Related Post