Terkuak! Drama Bantuan Ratusan Miliar untuk Aceh Akhirnya Berakhir

Redaksibengkulu.co.id – Setelah sempat tertahan di Bea Cukai, bantuan kemanusiaan senilai ratusan miliar rupiah dari Diaspora Malaysia untuk korban banjir di Aceh akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mencapai kesepakatan untuk membebaskan masuknya bantuan vital ini, menandai berakhirnya penantian panjang bagi para penyintas bencana.

Keputusan krusial ini diambil dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah pada Rabu, 18 Februari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen Direktorat Bea Cukai untuk membebaskan bantuan tersebut, asalkan disertai keterangan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut memang ditujukan untuk korban bencana. "Selama ada keterangan dari BNPB, ini bisa kita bebaskan, Pak. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan lepaskan itu," ujar Purbaya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa nantinya BNPB akan menjadi pihak yang menerima sekaligus menyalurkan seluruh bantuan. Tito merupakan sosok yang pertama kali melaporkan permasalahan tertahannya bantuan ini. Menurutnya, bantuan tersebut saat ini masih berada di Port Klang, Malaysia, dan rencananya akan dikirimkan menuju Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe.

Rincian bantuan yang sangat dinantikan ini mencakup minyak goreng sebanyak 3.000 liter senilai Rp 1 miliar, gula pasir sekitar Rp 50 juta, air mineral senilai Rp 672 juta, serta 500.000 dus makanan siap saji dengan nilai Rp 1 miliar. Tak hanya itu, terdapat pula 3.000 karung pakaian baru yang nilainya mencapai Rp 126 miliar, Al-Qur’an senilai Rp 1 miliar, dan kloset toilet senilai Rp 4,8 miliar.

Sebelumnya, Bea Cukai sempat mengajukan sejumlah persyaratan tambahan. Untuk minyak goreng dan gula pasir, diperlukan persetujuan dari kementerian teknis, yakni Kementerian Pertanian. Sementara itu, untuk pakaian baru dengan nilai fantastis, Bea Cukai khawatir akan mengganggu industri dalam negeri jika masuk tanpa pengawasan. "Dari Bea Cukai sudah mengirimkan surat balasan kepada kami agar minyak goreng dan gula pasir harus ada persetujuan dari Menteri Pertanian, dan pakaian baru senilai Rp 126 miliar ini jangan sampai mengganggu produksi dalam negeri," terang Purbaya.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Mendagri Tito Karnavian berkomitmen untuk menggandeng aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri, guna memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran, tanpa ada penyelewengan. "Kami sampaikan bahwa ini akan kami awasi langsung dari pelabuhan itu nanti kita akan bersama-sama awasi dari TNI dan Polri supaya langsung masuk ke pengungsi, tidak untuk dijual ke mana-mana. Kami siap bertanggung jawab untuk itu," tegas Tito. Ia juga mengungkapkan bahwa permasalahan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang telah memberikan persetujuan untuk menerima bantuan asalkan barang tersebut diperiksa dan bukan merupakan barang terlarang.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat tersebut mendesak agar permasalahan ini segera dituntaskan. Ia sempat bertanya kepada Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengenai kemungkinan masuknya bantuan tersebut. Mentan Amran Sulaiman pada awalnya mengusulkan agar minyak goreng diuangkan saja dan dibelikan dari dalam negeri, mengingat Indonesia adalah salah satu pengekspor minyak goreng. Namun, ia akhirnya mempersilakan bantuan minyak goreng dan gula pasir masuk ke Indonesia, dengan syarat pengawasan distribusi yang sangat ketat.

Mengakhiri rapat, Dasco menyatakan bahwa permasalahan bantuan ini telah berhasil dipecahkan. Ia menekankan bahwa ini adalah pengiriman satu kali dan barang sudah terlanjur dibeli, sehingga akan merepotkan jika harus diuangkan kembali. "Jadi saya pikir mungkin kita kasih dispensasi karena cuma sekali, kan repot kalau diuangkan lagi. Jadi mungkin Pak Mensesneg dan Menkeu bisa koordinasikan dengan Bea Cukai. Ini tadi sudah dengar dari Mentan dan ini sekali dan jumlahnya tidak akan mengganggu, jadi saya pikir ini bisa kita realisasikan secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan kita awasi dengan tepat dalam rangka menyambut puasa dan lebaran," pungkas Dasco, berharap bantuan dapat segera sampai kepada penerima manfaat menjelang momen penting keagamaan.