Keberatan Honor Dipotong Lurah, Ketua RT dan RW di Kelurahan Ujan Mas Atas Protes

Laporan : Hendra Afriyanto

RedAksiBengkulu.co.id, KEPAHIANG – Sebanyak 12 RT dan 3 RW di Kelurahan Ujan Mas Atas berkumpul di Kantor Camat Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Mereka memprotes pemotongan honor mereka yang dipotong Lurah Ujan Mas Atas, Linda Yunita, dengan dalih iuran TP PKK. Merasa keberatan, mereka pun mempertanyakan aturan yang memperbolehkan dipotongnya honor tersebut tanpa ada kesepakatan.

Kepada RedAksiBengkulu.co.id Ketua RW 2, Fajar Jaya mengatakan, ketika ia ingin mengambil honornya, ia sontak kaget karena adanya pemotongan yang katanya uang itu merupakan iuran untuk kebutuhan PKK sebesar Rp 100.000. Yang mana per bulannya dipotong sebesar Rp 25.000.

Dijelaskannya, honor yang semestinya diterima sebesar Rp 1.800.000, yang mana setiap bulan mereka dibayar Rp 450.000. Dengan adanya pemotongan, mereka menerima Rp 1.700.000.

“Jelas kami protes. Karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kami mau tahu aturan mana yang mengatur tentang pemotongan ini”, tegas Fajar.

Fajar menambahkan, setelah menerima honor itu, ia meminta Camat Ujan Mas Endang Sarjana agar membuka kebenaran terkait pemotongan ini dan bukan rekayasa.

“Usai ambil gaji, lurah menjelaskan ada pemotongan, terus kami terima. Lalu kami pun langsung mendatangi camat untuk melaporkan ini. Pak camat pun kami minta membuka amplop honor kami dan menghitungnya sendiri. Ternyata benar berkurang,” terang Fajar.

Tidak hanya honor Ketua RW yang dipotong. Honor untuk para Ketua RT pun demikian. Honor yang semestinya diterima Rp 1.200.000 berkurang menjadi Rp 1.100.000.

“Honor kami juga dipotong”, timpal Ramon, Ketua RT 3.

Sementara itu Lurah Ujan Mas Atas Linda Yunita ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pemotongan honor RT/RW tersebut sebesar Rp 25.000 per bulan setiap Ketua RT dan RW. Alasannya, untuk menghidupkan kembali Tim Penggerak (TP) PKK yang selama ini tidak ada kegiatan alias vakum. Honor itu juga peruntukannya kembali ke para istri Ketua RT/RW.

“Begini, ketika saya ke DPRD atau ke Pemkab (Bupati), di kelurahan itu disuruh menghidupkan lagi aktivitas PKK-nya. Saya kan jadi malu karena merasa TP PKK kelurahan kami vakum. Makanya saya kumpulkan uang itu untuk mengaktifkan PKK,” kata Linda.

Disinggung aturan yang melandasi pemotongan itu dan apakah ada kesepakatan terlebih dahulu sebelumnya terhadap para Ketua RT dan RW itu, Linda menjawab, jika harus dimusyawarahkan terlebih dahulu tidak akan jadi. Karena biasanya, sambung lurah, ketika dimusyawarahkan yang ada hanya perdebatan yang alot.

“Kalau pake kesepakatan pasti alot dak tidak akan jadi. Uang itu nantinya juga akan kembali ke RW dan RT. Dan pemanfaatannya untuk kebutuhan lokakarya ibu-ibu PKK untuk menanggulangi ketika (musim) paceklik”, demikian Linda.