Laporan : Rahmadi Fitrianto
RedAksiBengkulu.co.id, REJANG LEBONG – Beberapa guru dan kepala sekolah di Kabupaten Rejang Lebong mengaku jika di sekolahnya sering didatangi oknum, baik itu wartawan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kedatangan oknum itu terkesan mengintimidasi pihak sekolah terkait penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sehingga tidak sedikit guru atau kepala sekolah yang menjadi korban dari intimidasi oknum-oknum tersebut.
Pernyataan ini dikemukan oleh salah seorang kepala sekolah pada Coffee Morning yang digelar PGRI Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan Polres Rejang Lebong, Sabtu (4/3/2017) di SMAN 2 Rejang Lebong. Dikatakan kepala sekolah tersebut, seringnya didatangi oknum itu memiliki tujuan terselubung, dalam hal ini ujung-ujungnya (meminta) duit.
“Sering kali kami di sekolah kami didatangi mereka (oknum pers/LSM). Mereka mengaku sebagai wartawan dan ada juga dari LSM. Biasanya pertanyaan dan tujuannya itu ya mengintimidasi terkait dana BOS. Kami mohon bapak kapolres untuk menjelaskan sikap apa yang kami lakukan jika menemui kejadian serupa lagi. Apakah persoalan demikian bisa dikatakan indikasi pungli”, kata peserta yang juga menjabat kepala sekolah.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolres Rejang Lebong, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf mengatakan, kepala sekolah tidak perlu takut ataupun khawatir dengan hadirnya wartawan atau LSM ke sekolah, selagi (pihak) sekolah itu tidak bersalah. Terlepas dari oknum atau bukan oknum, pihak sekolah pun berhak mempertanyakan identitas wartawan atau anggota LSM yang datang.
“Kenapa harus takut kalau tak ada salah? Tapi kalau kehadiran wartawan atau LSM itu indikasinya ke arah intimidasi lalu berujung pada pemerasan, laporkan saja ke pihak berwajib supaya bisa segera ditindaklanjuti”, terang Napitupulu.
Terlebih, sambung kapolres, jika memang wartawan atau anggota LSM itu merupakan oknum, pihak sekolah berhak untuk tidak memberikan atau memperlihatkan data pada mereka (oknum) yang mengaku sebagai wartawan ataupun LSM tanpa ada dasar atau legalitas yang jelas. Terlebih, jika kepala sekolah atau guru-guru sudah ‘mencium’ kehadiran orang-orang yang dimaksud itu adalah oknum dan ada potensi pemerasan, pihak sekolah bisa segera mengantisipasinya.
“Kalau ada (oknum) wartawan ataupun LSM yang meminta sejumlah uang kepada bapak/ibu terkait pencairan dana BOS, itu termasuk pemerasan dan segera laporkan ke Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Karena sekarang kan di setiap daerah sudah ada Tim Saber Pungli”, demikian kapolres.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rejang Lebong, Hasan Basri menimpali, terkait banyaknya oknum wartawan atau wartawan tanpa surat kabar (WTS), sangat mendukung apa yang diarahkan oleh Kapolres Rejang Lebong. Bahkan, kata Hasan, PWI Rejang Lebong dalam hal menginventarisir anggota PWI yang berintegritas, pihaknya akan melakukan sertifikasi terhadap wartawan-wartawan yang ada di Rejang Lebong.
“Kami sudah memikirkan bahwa seluruh wartawan di Rejang Lebong ini kalau bisa ada sertifikasinya. Maksudnya, dengan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), para wartawan di Rejang Lebong ini benar-benar wartawan yang memiliki kredibilitas alias wartawan yang profesional dan bersertifikasi. Itu nanti ada kartunya bagi wartawan yang lulus UKW”, timpal Hasan.
Kegiatan bertema ‘Sinergitas dalam Mencerdaskan Anak Bangsa’ ini juga dihadiri Wakil Bupati Rejang Lebong, H Iqbal Bastari, Ketua DPRD Rejang Lebong, M. Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong, H. Nahdiyatul Hukmi, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Rejang Lebong, H.M Ch. Naseh serta perwakilan dari PGRI Rejang Lebong.
