Redaksibengkulu.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah revolusioner untuk memperkuat pasar modal Indonesia. Dalam upaya ambisius menjadikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih "berotot" dan kompetitif di kancah global, OJK tidak hanya akan menaikkan batas free float saham secara signifikan, tetapi juga secara simbolis akan berkantor langsung di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai Jumat, 30 Januari 2026.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa peningkatan free float atau porsi saham yang bebas diperdagangkan akan dinaikkan menjadi 15% dari sebelumnya hanya 7,5%. Kebijakan ini, yang akan diimplementasikan pada Februari mendatang, disebut Mahendra sejalan dengan standar bursa global dan akan ditetapkan dengan transparansi penuh. "SRO akan menerbitkan aturan untuk free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan dengan transparansi yang baik," tegas Mahendra saat konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Langkah strategis ini diambil menyusul desakan reformasi regulasi di pasar modal, terutama setelah permintaan transparansi dari MSCI terkait free float saham-saham Indonesia yang sempat memicu keruntuhan IHSG. OJK bertekad memulihkan kepercayaan investor dan memastikan pasar modal Indonesia memiliki daya saing global yang setara dengan bursa-bursa terkemuka dunia.
Related Post
Untuk memastikan percepatan dan efektivitas reformasi, OJK secara mengejutkan mengumumkan akan berkantor di Gedung BEI. Keputusan ini, yang berlaku mulai Jumat (30/1/2026), menunjukkan komitmen serius OJK dalam mengawal perubahan. "Fokusnya adalah reformasi. Perbaikannya itu seluruhnya dan berjalan cepat, tepat, dan efektif. Untuk memastikan hal itu, maka mulai besok kami juga akan berkantor di sini," jelas Mahendra, menekankan urgensi tindakan.
Reformasi ini bukan keputusan sepihak. Sebelumnya, OJK telah menggelar pertemuan intensif dengan berbagai lembaga kunci, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Bank Indonesia (BI), hingga BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara). Mahendra menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintah dan lembaga moneter solid mendukung reformasi pasar modal. "Jadi solid semua mendukung hal itu. Karena kepentingan nasional untuk melihat bahwa Bursa Efek Indonesia memang setara dengan kondisi dan perkembangan serta standar yang ada di mancanegara. Dan juga solid mendukung untuk perkembangan, penguatan, serta pendalaman pasar," pungkasnya.
Selain peningkatan free float dan kehadiran OJK di BEI, pemerintah juga berkomitmen mempercepat proses demutualisasi BEI pada kuartal I tahun ini. Mahendra menambahkan, "Kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi Bursa dalam kuartal pertama tahun ini," menunjukkan sinergi kuat antarlembaga dalam mendorong kemajuan pasar modal nasional.
Tinggalkan komentar