Defisit APBN di Atas 3%? Purbaya: Tunggu Sinyal Prabowo!

Redaksibengkulu.co.id – Isu mengenai potensi kenaikan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3% kembali mencuat ke permukaan, memicu spekulasi di kalangan ekonom dan pasar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akhirnya angkat bicara terkait rumor yang beredar, menyatakan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pertimbangan dan belum ada keputusan final. Kunci keputusan besar ini, menurutnya, berada di tangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat pada Jumat lalu, Purbaya tidak menampik adanya diskusi internal mengenai opsi pelebaran defisit. "Saya belum tahu, masih dipikirin kali," ujarnya singkat kepada awak media, mengindikasikan bahwa opsi ini memang sedang dianalisis secara mendalam. Ia menegaskan bahwa pihaknya senantiasa melakukan perhitungan cermat terhadap dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap APBN. Jika kebijakan pelebaran defisit di atas 3% ini benar-benar diambil, segala konsekuensi dan dampaknya akan dihitung secara komprehensif.

Salah satu pertimbangan utama yang membuat pemerintah berhati-hati dalam menaikkan batas defisit adalah potensi penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional. Namun, Purbaya juga memberikan perspektif lain yang menarik. "Sebenarnya kalau secara fair, kan sekeliling kita sudah sedikit yang di bawah 3%, hampir nggak ada malah," jelasnya. Ini menunjukkan bahwa secara angka, Indonesia tidak akan sendirian. Ia menduga, lembaga pemeringkat mungkin akan melihat faktor-faktor lain di luar angka defisit semata, yang saat ini sedang dipelajari oleh pemerintah. Purbaya memastikan, hingga saat ini, kebijakan fiskal akan tetap dijalankan secara prudent dan hati-hati.

Menariknya, Purbaya secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menjalankan instruksi dari pucuk pimpinan negara. Ketika ditanya mengenai kemungkinan eksekusi kebijakan ini jika Presiden Prabowo dan parlemen menyetujui, ia menjawab lugas, "Kalau perintah kan kita jalankan. Saya kan cuma tangan presiden." Pernyataan ini menggarisbawahi posisinya sebagai pelaksana kebijakan dan menempatkan keputusan akhir sepenuhnya pada Presiden, menandakan bahwa arah kebijakan fiskal ke depan sangat bergantung pada arahan dari pemimpin tertinggi.