Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Profil kredit Indonesia kini berada di ujung tanduk di mata S&P Global Ratings. Lembaga pemeringkat global terkemuka ini telah melayangkan peringatan serius mengenai potensi penurunan peringkat utang Indonesia dalam waktu dekat. Pemicu utamanya disebut-sebut adalah tekanan fiskal yang kian meningkat, khususnya lonjakan biaya pembayaran utang yang berpotensi membebani ekonomi nasional.
Rain Yin, seorang analis kedaulatan di S&P Global Ratings, dalam sebuah webinar yang membahas kawasan Asia Pasifik dan dikutip oleh Bloomberg pada Jumat (27/2/2026), mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, pembayaran bunga utang Indonesia sangat mungkin telah melampaui ambang batas krusial 15% dari total pendapatan pemerintah sepanjang tahun lalu. Jika rasio ini terus-menerus berada di atas ambang batas tersebut secara berkelanjutan, S&P mengindikasikan hal itu dapat memicu pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia.
Meskipun S&P belum secara resmi mengubah prospek peringkat kredit Indonesia yang saat ini masih berada di level BBB, komentar Yin mencerminkan kekhawatiran yang meluas mengenai posisi fiskal negara. Lembaga tersebut secara spesifik menyoroti bahwa rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara telah melonjak signifikan sejak era pandemi dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang cepat. Padahal, sebelumnya Indonesia secara konsisten mampu menjaga rasio pembayaran utangnya di bawah 15% untuk jangka waktu yang cukup lama.
Related Post
Selain itu, kondisi defisit anggaran Indonesia juga mendekati ambang batas 3%, tepatnya di angka 2,9%. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan awal tahun lalu, utamanya disebabkan oleh penerimaan negara yang melemah. S&P melihat perkembangan ini sebagai risiko penurunan terhadap kondisi fiskal negara, di mana pendapatan yang lesu dapat mempertahankan beban bunga utang tetap tinggi dan mengikis penyangga fiskal yang ada. "Dua perkembangan yang kami pantau dengan sangat cermat adalah kerangka fiskal jangka menengah, apakah tetap berlandaskan kebijakan aturan fiskal yang mapan, dan kedua, perkembangan pendapatan," tegas Yin.
Kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal Indonesia ini bukan kali pertama muncul. Pada awal Februari 2026, Moody’s Ratings juga telah mengubah prospek peringkat Baa2 Indonesia menjadi negatif dari stabil. Moody’s secara spesifik menyoroti potensi melemahnya tata kelola dan risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peringatan dari Moody’s ini bahkan muncul tak lama setelah MSCI juga menggarisbawahi perlunya reformasi pasar modal di Indonesia. Serangkaian peringatan dari lembaga-lembaga global ini secara keseluruhan berpotensi semakin memperburuk sentimen investor asing terhadap pasar domestik.
Tinggalkan komentar