Redaksibengkulu.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan lugas membantah keras spekulasi mengenai ketersediaan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan. Purbaya memastikan bahwa kas negara dalam kondisi sangat kuat dan dana untuk membiayai program krusial tersebut tersedia melimpah, menepis kecurigaan yang sempat dilontarkan oleh Menteri Kesehatan terkait potensi keterlambatan pencairan.
Dalam rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial pada Senin (9/2/2026), Bendahara Negara itu merinci alokasi anggaran yang telah disiapkan. "Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar Rp 56,464 triliun," ujar Purbaya. Ia menambahkan, angka tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap keberlangsungan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Dari total alokasi tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa sebesar Rp 46,464 triliun sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan siap digunakan tanpa hambatan. Namun, sisa anggaran sebesar Rp 10 triliun yang juga tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan masih dalam status diblokir. Pemblokiran ini, menurut Purbaya, bukan karena ketiadaan dana, melainkan menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya dari Kementerian Kesehatan.
Related Post
"Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah, tetapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar," tegas Purbaya, menekankan bahwa bola ada di tangan Kemenkes untuk menentukan peruntukan dana tersebut agar dapat segera dicairkan.
Lebih lanjut, Purbaya juga mengungkapkan adanya cadangan anggaran bantuan iuran PBI JK sebesar Rp 10 triliun yang ditempatkan dalam pos Bendahara Umum Negara (BUN). Anggaran ini pun masih menunggu dasar kebijakan lebih lanjut dari pihak terkait. "Mau dipakai buat apa. Jadi kalau Anda kurang (BPJS Kesehatan), cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar dibereskan kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada," ujarnya, menjamin ketersediaan dana.
Menkeu dengan lugas menepis isu bahwa pencairan PBI JKN tersendat akibat masalah kas negara. Ia menegaskan posisi keuangan pemerintah sangat solid dan jauh dari kondisi kekurangan. "Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu saja Rp 270 triliun nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya," ungkapnya, menunjukkan surplus anggaran yang signifikan dan kapasitas fiskal yang kuat.
"Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar, terus nggak jelas uangnya dipakai apa," pungkas Purbaya, menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap program jaminan kesehatan, asalkan ada kejelasan dan akuntabilitas dalam penggunaannya.
Tinggalkan komentar