Redaksibengkulu.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan lampu hijau untuk percepatan sertifikasi tanah guna mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/04/2025).
"Program pemerintah apapun, kita dukung. Begitu datanya ada, kita langsung proses," tegas Menteri Nusron. Ia menekankan pentingnya proses sertifikasi yang cepat dan tepat sasaran, dengan catatan lahan yang digunakan bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Efisiensi dan kejelasan status hukum tanah, baik Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL), atau lainnya, menjadi sorotan utama agar terhindar dari konflik kepemilikan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa usulan pembangunan Sekolah Rakyat berasal dari pemerintah daerah, namun banyak lahan yang belum bersertifikat. "Kami berharap, ini menjadi perhatian Menteri Nusron karena Pak Presiden menargetkan pembangunan dimulai Juli ini jika tanahnya clean and clear," ujar Saifullah Yusuf. Ia menyerahkan dokumen perkembangan program Sekolah Rakyat kepada Menteri Nusron. Program ini menargetkan pembangunan 200 sekolah (SD, SMP, SMA) untuk masyarakat kurang mampu, sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan akses pendidikan.
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng; serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.
Leave a Comment