ESG: Rahasia Sukses Industri Berkelanjutan?

Redaksibengkulu.co.id – Pemerintah dan pelaku usaha energi serta pertambangan kompak menerapkan Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk menciptakan industri berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam webinar "Meneropong Pencapaian ESG di Tengah HUT RI ke-80". Para peserta sepakat bahwa ESG bukan sekadar slogan, melainkan aksi nyata untuk masa depan industri.

Dirjen Minerba dan Plt. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan pemerintah memperkuat regulasi ESG sebagai standar nasional. Langkah ini penting untuk meminimalisir dampak buruk industri terhadap lingkungan. Sebagai bukti komitmen, Ditjen Minerba telah membekukan izin operasional 190 tambang yang dinilai tidak patuh, terutama terkait jaminan reklamasi senilai Rp 35 triliun. Dengan penegakan aturan, kepatuhan perusahaan dalam penempatan biaya jaminan reklamasi meningkat signifikan dari 39% menjadi 72%. Tri Winarno menambahkan, Ditjen Minerba juga mengembangkan sistem informasi perizinan digital untuk menekan potensi konflik kepentingan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (GCG).

Tenaga Ahli SKK Migas, Muhammad Kemal, mengungkapkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) semakin aktif menjaga keseimbangan lingkungan. Buktinya, semakin banyak perusahaan hulu migas meraih predikat PROPER hijau dan emas, sementara yang merah mencapai angka nol. SKK Migas menerapkan enam strategi inisiatif, dengan fokus utama pada CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan reforestasi, menargetkan penanaman 1,6-2 juta pohon per tahun.

Direktur Utama PT PLN Engineering, Chairani Rachmatullah, menekankan dampak nyata perubahan iklim terhadap operasional listrik nasional, khususnya pada PLTA saat El Nino. Percepatan pembangunan energi baru terbarukan menjadi solusi, seperti yang dilakukan melalui PLTS Cirata.

Komisioner Komnas Disabilitas RI, Kikin P. Tarigan, menyoroti pentingnya integrasi isu HAM, termasuk hak penyandang disabilitas, dalam implementasi ESG. Ia mengapresiasi kepatuhan perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja disabilitas, namun mengingatkan risiko tinggi kecelakaan kerja di sektor tambang dan energi yang berpotensi menimbulkan disabilitas baru. Penerapan K3 yang ketat menjadi prioritas, dan ia mencontohkan praktik baik di Klaten sebagai inspirasi.