Redaksibengkulu.co.id – Pemerintah Indonesia kini mencatat lonjakan signifikan dalam penyerapan beras dari petani domestik, sebuah capaian yang membuka peluang besar bagi negara untuk kembali menjadi eksportir komoditas pangan pokok tersebut. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa realisasi serapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang bersumber dari produksi dalam negeri pada awal tahun 2026 telah mencapai sekitar 112 ribu ton.
Angka fantastis ini menunjukkan peningkatan lebih dari 700% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana serapan hanya berada di kisaran 14 ribu ton. "Tahun lalu itu 14 ribu ton satu bulan. Tahun ini 112 ribu ton. Laporan harian kami terima dan ini naik 700 persen di Januari," beber Amran dalam keterangannya pada Rabu (4/2/2026), menegaskan optimisme pemerintah.
Amran menambahkan, jika laju serapan beras ini dapat dipertahankan secara stabil dan didukung oleh penguatan produksi, Indonesia berpotensi besar untuk membantu negara-negara sahabat yang membutuhkan pasokan beras. "Mudah-mudahan ini bertahan, tetap konstan. Kalau kami lihat tadi, masuk Februari itu 112 ribu ton. Jadi aku hafal datanya Bulog. Ini kalau berlanjut, insya Allah hampir pasti mudah-mudahnya, kalau ada negara sahabat yang butuh beras, mungkin kita bisa supply," paparnya, mengindikasikan prospek ekspor yang semakin nyata.
Related Post
Berdasarkan catatan Bapanas, capaian serapan setara beras sebesar 112 ribu ton ini merupakan realisasi tertinggi di awal tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada Januari dan Februari 2025, realisasi serapan masing-masing tercatat sebesar 14,9 ribu ton dan 171,1 ribu ton.
Peningkatan drastis serapan CBP ini sejalan dengan proyeksi positif dari Badan Pusat Statistik (BPS). BPS memperkirakan total produksi beras nasional untuk periode Januari hingga Maret 2026 dapat mencapai 10,16 juta ton, sebuah kenaikan signifikan sebesar 1,39 juta ton dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
Untuk mengantisipasi dan mengakselerasi produksi yang melimpah ini, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. SKB bernomor 3 Tahun 2026, Nomor 14 Tahun 2026, dan Nomor 47 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 9 Januari 2026 ini mengatur penugasan kepada BUMN di bidang pangan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026. Kebijakan ini menekankan prioritas pembelian produksi dalam negeri, dengan salah satu mandat utamanya adalah pengadaan CBP sebesar 4 juta ton.
Kondisi harga gabah di tingkat petani secara nasional juga terpantau stabil dan berada pada level yang menguntungkan. Data dari Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan, per 2 Februari 2026, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tercatat sebesar Rp 6.790 per kilogram (kg). Angka ini berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kg, memberikan keuntungan lebih bagi para petani di seluruh negeri.
Tinggalkan komentar