Redaksibengkulu.co.id – Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater kini menjelma menjadi primadona baru di tengah masyarakat Indonesia, menawarkan kemudahan bertransaksi tanpa harus membayar penuh di muka. Namun, di balik popularitas dan pertumbuhan pesatnya, sebuah ancaman serius mengintai: lonjakan kredit macet yang signifikan. PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) mencatat bahwa transaksi PayLater melonjak drastis hingga 86,7% secara tahunan (YoY), mencapai angka fantastis Rp 56,3 triliun pada akhir Februari 2026. Angka ini bahkan jauh melampaui laju pertumbuhan kredit konsumtif konvensional. Ironisnya, rasio kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) PayLater masih bertahan di level mengkhawatirkan, yakni di atas 5% pada periode yang sama.
Pertumbuhan fenomenal ini sebagian besar didorong oleh industri peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman daring, yang mencatat kenaikan sebesar 153,49% YoY dengan outstanding mencapai Rp 16,9 triliun. Direktur Utama Pefindo Biro Kredit, Tan Glant Saputrahadi, mengungkapkan kekagumannya atas lonjakan ini dalam acara media gathering di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (28/4/2026). "Jadi growth-nya mereka itu 153% (pindar). Jaman saya waktu saya masih aktif di P2P, itu angkanya sekitar setengahnya itu. Sekarang growth-nya sudah segitu, luar biasa banget. Dua kali lipat," ujarnya.
Sektor lain yang turut menyumbang pertumbuhan PayLater adalah bank digital, dengan kenaikan 37,12% YoY dan outstanding Rp 16,2 triliun. Sementara itu, bank umum juga mencatatkan pertumbuhan PayLater sebesar 6,81% YoY, dengan outstanding tertinggi mencapai Rp 18,9 triliun.
Related Post
Secara geografis, penggunaan PayLater masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pengguna terbesar. Dari sisi demografi, layanan ini paling digandrungi oleh generasi milenial, yang menyumbang 44,89% dari total pengguna, diikuti oleh Gen Z sebesar 43,81%.
Namun, data IdScore juga menyoroti sebaran NPL PayLater yang patut diwaspadai di beberapa daerah. Provinsi Aceh menduduki peringkat teratas dengan rasio NPL mencapai 14,53%. Diikuti oleh Maluku Utara dengan 7,34%, Papua Barat 7,21%, Maluku 6,40%, dan Sulawesi Utara 6,21%. "Risikonya masih paling tinggi, mohon maaf, paling tinggi di Aceh, NPL-nya 14,5%," tegas Glant, menggarisbawahi urgensi perhatian terhadap risiko kredit di wilayah-wilayah tersebut.
Tinggalkan komentar