Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan serius. Para ahli memperingatkan bahwa target pertumbuhan 5% yang selama ini menjadi patokan, bisa sulit dicapai jika harga minyak dunia terus meroket dalam jangka waktu panjang. Kondisi ini dikhawatirkan akan menekan biaya energi secara signifikan, yang pada gilirannya akan menggerus daya beli masyarakat.
Saat ini, harga minyak global telah jauh melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan di angka US$ 70 per barel. Faktanya, harga pasar kini berkisar antara US$ 90 hingga US$ 100 per barel, menciptakan tekanan besar pada perekonomian nasional.
Halim Alamsyah, seorang anggota Board of Experts Prasasti yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, dalam skenario harga minyak tinggi yang berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melambat. "Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat turun ke kisaran 4,7-4,9 persen, di bawah rata-rata pertumbuhan sekitar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir," jelas Halim dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksibengkulu.co.id pada Jumat (3/4/2026).
Related Post
Lebih lanjut, Halim juga menyoroti potensi pelebaran defisit fiskal. Jika harga minyak mencapai US$ 100 per barel dan nilai tukar Rupiah melemah hingga Rp 17.000 per dolar, defisit fiskal Indonesia diperkirakan akan melampaui batas aman 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Kami memperkirakan defisit fiskal berpotensi melebar ke kisaran 3,3-3,5% dari PDB, melampaui batas defisit 3% yang selama ini dijaga pemerintah," tegasnya.
Menanggapi situasi ini, Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti, mengingatkan pemerintah untuk mengelola kebijakan makroekonomi dengan lebih hati-hati. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang belum menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Namun, Piter menekankan bahwa keberlanjutan kebijakan tersebut sangat bergantung pada dinamika harga minyak global.
"Apabila kenaikan harga minyak berlangsung hingga akhir tahun, akan semakin sulit menahan harga BBM tidak naik," ujar Piter. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat dan pelaku bisnis untuk memahami bahwa penyesuaian harga energi dalam kondisi tertentu adalah bagian dari respons kebijakan yang wajar, asalkan diikuti dengan kompensasi yang tepat sasaran.
Piter juga menyoroti pentingnya mengantisipasi kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar Rupiah, dan tekanan fiskal terhadap stabilitas sistem keuangan. Dalam situasi ketidakpastian global yang meningkat, koordinasi kebijakan antarotoritas ekonomi menjadi semakin krusial. "Dalam kondisi seperti ini, koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi krusial. Dunia usaha dan pelaku pasar tentu menunggu sinyal kebijakan dari otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Keuangan mengenai arah stabilitas sistem keuangan ke depan," pungkasnya.
Tinggalkan komentar