Redaksibengkulu.co.id – Pemerintah tengah menggodok skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini, yang digulirkan sebagai upaya penghematan energi, direncanakan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diimbau pula untuk diadopsi oleh sektor swasta. Namun, gagasan tersebut langsung disambut dengan respons hati-hati dari kalangan pengusaha, yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan kajian mendalam.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa implementasi WFH di sektor swasta seharusnya menjadi domain kebijakan internal masing-masing entitas bisnis. Menurutnya, tidaklah bijak untuk menyeragamkan skema kerja ini, mengingat setiap perusahaan memiliki kebutuhan operasional dan karakteristik sektor yang berbeda-beda. Pernyataan tersebut disampaikan Shinta kepada Redaksibengkulu.co.id pada Senin lalu.
Shinta memaparkan, banyak sektor riil yang esensial bagi perekonomian, seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berinteraksi langsung dengan konsumen, mutlak membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja. Mobilitas operasional dan kehadiran di lokasi menjadi kunci agar roda produksi dan distribusi dapat berjalan optimal, sehingga penerapan WFH secara menyeluruh di sektor-sektor ini tidak memungkinkan.
Related Post
Kendati demikian, Shinta tidak menampik adanya peluang bagi sektor-sektor tertentu yang lebih adaptif terhadap model kerja fleksibel ini, semisal industri teknologi informasi atau profesi kreatif. Ia menambahkan, pertimbangan tidak hanya sebatas sektor, melainkan juga harus mendalam hingga tipe aktivitas dan jenis pekerjaan apakah memang kompatibel dengan skema WFH.
Apindo, lanjut Shinta, memahami betul dinamika global yang berpotensi memicu lonjakan biaya energi dan logistik di tanah air. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mencermati berbagai langkah efisiensi dan kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi serta mengelola harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tidak membebani aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk itu, Apindo memandang krusial adanya kajian yang lebih komprehensif serta ruang diskusi terbuka dengan para pelaku usaha. "Hal ini sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi, tanpa justru menimbulkan disrupsi serius terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak," tegas Shinta.
Tinggalkan komentar