Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan adanya agenda penting esok hari, Selasa (30/6/2026). Rapat koordinasi antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan, sebuah isu krusial yang disebut-sebut dapat memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor vital ini.
Andi Gani menegaskan bahwa pembahasan RKAB ini menjadi sangat mendesak. Ia memperingatkan bahwa jika persoalan ini tidak segera menemukan solusi, ancaman PHK akan menimpa ratusan ribu pekerja di seluruh Indonesia. "Besok kita akan bahas di DPR, bersama Pak Dasco, bersama Mensesneg, yaitu RKAB Pertambangan. RKAB pertambangan lebih dahsyat lagi, mengancam ratusan ribu pekerja," ujar Andi Gani di Kantor KSPSI, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, saat ini hampir 90% operasional pertambangan di Indonesia terhenti total. Kondisi ini dipicu oleh belum turunnya atau pemangkasan drastis kuota RKAB pertambangan yang sebelumnya 100% menjadi hanya sekitar 20-30% oleh Kementerian ESDM. Kebijakan ini secara langsung melumpuhkan aktivitas industri.
Also Read
Dampak domino dari terhentinya aktivitas ini sangat luas. Tidak hanya pekerja tambang langsung, namun juga sektor-sektor penunjang seperti operator alat berat, pengemudi truk, hingga berbagai jasa pendukung lainnya turut merasakan imbasnya. "Contoh alat berat, contoh driver truk, contoh operasional penunjang pertambangan berhenti semua, dan itu jumlahnya ratusan ribu orang," jelas Andi, menggambarkan skala krisis yang membayangi.
Bahkan, di kawasan industri strategis seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), rencana PHK sudah mengemuka, mengancam sekitar 18.000 anggota KSPSI. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya krisis yang membayangi industri pertambangan nasional jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.
Andi Gani berharap besar agar rapat koordinasi yang akan datang dapat menghasilkan keputusan yang konstruktif dan solutif. Ia membandingkan harapan ini dengan langkah pemerintah yang sebelumnya berhasil menurunkan harga gas industri. "Ini kita hadapi besok, kita akan sampaikan kepada pemerintah dan pemerintah insyaallah mudah-mudahan sudah ada keputusan bagaimana menjawab persoalan ini," pungkasnya. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan konferensi pers mengenai kebijakan pemerintah terkait RKAB ini pada esok hari pukul 12.30 WIB, menandakan urgensi dan harapan akan titik terang bagi nasib para pekerja tambang.
