Redaksibengkulu.co.id – Negeri Matahari Terbit tengah menghadapi badai ekonomi yang mengkhawatirkan. Sebanyak 5.346 perusahaan di Jepang dilaporkan gulung tikar sepanjang paruh pertama tahun 2026, menandai angka kebangkrutan tertinggi dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Situasi ini memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas perekonomian negara tersebut, terutama di tengah tekanan global yang terus meningkat.
Data yang dirilis oleh Tokyo Shoko Research menunjukkan bahwa lonjakan kebangkrutan ini mencapai 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Fenomena ini, menurut laporan tersebut, tak lepas dari tekanan inflasi yang dipercepat oleh pelemahan mata uang yen, secara signifikan membebani keuangan bisnis, terutama sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi Jepang.
Mayoritas entitas yang terdampak, sekitar 90%, adalah usaha kecil yang mempekerjakan kurang dari sepuluh orang. Ironisnya, kebangkrutan ini seringkali melibatkan beban utang minimal 10 juta yen, setara dengan sekitar Rp 1,11 miliar. Lebih lanjut, hampir 80% dari total perusahaan yang bangkrut memiliki kewajiban utang di bawah 100 juta yen atau sekitar Rp 11,1 miliar. Ini menunjukkan bahwa banyak bisnis di Jepang tidak hanya harus menutup operasionalnya, tetapi juga terjerat dalam lilitan utang yang substansial.
Also Read
Selain faktor makroekonomi, kebangkrutan yang dipicu oleh kenaikan harga tercatat melonjak 27,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, masalah kekurangan tenaga kerja juga menjadi pemicu signifikan, dengan peningkatan 37,7% dalam kasus kebangkrutan yang disebabkan oleh isu ini sepanjang pertengahan tahun. Seorang pejabat dari perusahaan riset tersebut memperingatkan, "Dengan kekurangan tenaga kerja yang berkepanjangan juga menjadi hambatan, laju kebangkrutan mungkin akan meningkat mulai musim gugur."
Analisis berdasarkan sektor industri menunjukkan peningkatan kasus kebangkrutan di delapan dari sepuluh sektor. Sektor jasa menduduki posisi teratas dengan 1.819 kasus, naik 7,2% dari tahun 2025, diikuti oleh sektor konstruksi dengan 1.026 kasus. Tokyo Shoko Research menjelaskan, "Restoran dan pengecer makanan paling terpukul akibat pengurangan pengeluaran konsumen, sementara bisnis semakin mencapai batas kemampuan mereka untuk membebankan kenaikan biaya kepada pelanggan melalui harga produk yang lebih tinggi."
Secara geografis, lonjakan kebangkrutan ini merata di sembilan wilayah Jepang, kecuali Tohoku. Wilayah Hokuriku mencatat peningkatan tertinggi sebesar 37,3%, disusul oleh Hokkaido dengan kenaikan 17,1%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa krisis ekonomi yang melanda Jepang bukan hanya fenomena lokal, melainkan masalah sistemik yang menyebar luas di seluruh penjuru negeri.
