Mengejutkan! Sawit RI Lolos Tarif AS? Ini Kata Airlangga

Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah gencar melobi Amerika Serikat (AS) agar produk kelapa sawit dan komoditas berbasis sumber daya alam lainnya dari Tanah Air mendapat pengecualian dari kebijakan tarif impor sebesar 10%. Upaya strategis ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di kantornya, Jakarta, pada Senin (27/7/2026).

Airlangga menegaskan bahwa lobi ini difokuskan untuk memastikan produk-produk unggulan Indonesia, terutama kelapa sawit, tidak terbebani tarif tambahan yang dapat menggerus daya saing di pasar global. "Sawit itu kita sedang minta supaya dikecualikan. Ada cukup banyak, terutama yang berbasis kepada sumber daya alam Indonesia," ujar Airlangga, menunjukkan skala upaya pemerintah yang lebih luas.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengungkapkan perkembangan positif terkait pembahasan kebijakan Section 301 AS yang menyangkut isu forced labor atau kerja paksa. Indonesia disebut-sebut menunjukkan kepatuhan yang relatif baik dibandingkan negara lain dalam isu ini. "Kalau 301 kan force labor memang sudah diumumkan bahwa Indonesia relatif dibandingkan negara lain compliance," jelasnya. Ia menambahkan, dari semula 6 dari 60 negara yang menjadi perhatian, kini jumlah negara yang kurang patuh telah meningkat menjadi 17, dan mereka dikenakan tarif 12,5%. Berkat kepatuhan ini, Indonesia berhasil menghindari sanksi tarif tambahan tersebut.

Meski demikian, pemerintah AS masih melanjutkan investigasi terkait isu excess capacity atau kelebihan kapasitas produksi. Airlangga memastikan bahwa pihak Indonesia telah memberikan penjelasan komprehensif mengenai hal tersebut dan kini tengah menantikan hasil akhir dari proses investigasi. "Kemudian masih ada satu lagi yang terkait dengan excess kapasitas. Nah, excess kapasitas masih diinvestigasi dan kita sudah menjawab hal-hal yang terkait dengan excess kapasitas," pungkas Airlangga, mengindikasikan bahwa pemerintah terus memantau dan merespons setiap perkembangan terkait kebijakan perdagangan AS.