Redaksibengkulu.co.id – Kabar gembira datang bagi jutaan keluarga di Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi menyetujui alokasi anggaran belanja tambahan (ABT) senilai Rp 17,52 triliun untuk program bantuan pangan beras tahap kedua. Anggaran jumbo ini selanjutnya akan diproses melalui Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) sebelum dicairkan. Program ini ditujukan bagi 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September, yang rencananya akan disalurkan sekaligus dalam satu kali penyaluran.
Keputusan untuk menyalurkan bantuan secara langsung untuk tiga bulan ini merupakan langkah strategis yang dibahas dalam rapat pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri pada Senin (27/7). Awalnya, rencana penyaluran hanya untuk satu bulan alokasi terlebih dahulu, dimulai Agustus. Namun, Kemenkeu memberikan ruang agar bantuan dapat digelontorkan sekaligus.
"Persetujuannya dapat 3 bulan. Anggarannya Rp 17,52 triliun dapatnya. Awalnya mau 1 bulan dahulu, tapi Kemenkeu memberikan ruang untuk langsung 3 bulan. Jadi bisa one shoot sekaligus 3 bulan," terang I Gusti Ketut Astawa, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026).
Also Read
Menyusul persetujuan ini, Ketut menegaskan bahwa Bapanas telah mematangkan persiapan bersama Perum Bulog. Ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di seluruh gudang Bulog dipastikan sangat memadai, mencapai angka 5,25 juta ton. "Tolong Bulog sudah bersiap untuk digeber, sehingga langkah-langkah ini, mudah-mudahan bisa juga segera mengendalikan harga beras di bulan Agustus nantinya," imbuhnya, menekankan pentingnya kecepatan distribusi.
Program ini direncanakan mulai disalurkan secara serentak atau one shoot pada Agustus mendatang. Total beras yang akan didistribusikan mencapai 997,2 ribu ton, di mana setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras per bulan, sehingga total 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan.
Berdasarkan data Bapanas, alokasi program bantuan pangan beras di tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2025 program ini terlaksana untuk 4 bulan alokasi (Juni-Juli dan Oktober-November), maka di tahun 2026 akan dijalankan selama 5 bulan alokasi.
Ketut optimistis bahwa penyaluran hampir 1 juta ton beras ini akan efektif meredam gejolak harga beras di pasaran. Menurutnya, stabilitas harga beras di tingkat konsumen akan berkontribusi besar dalam mengendalikan tingkat inflasi. "Bayangkan 33 juta KPM kali 3 bulan berarti hampir 1 juta ton beras. Ini langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang. Nah pasti akan sedikit mengerem inflasi," pungkas Deputi Bapanas tersebut.
Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat Juli masih mengalami kenaikan. Namun, ada kabar baik dengan bertambahnya jumlah kabupaten/kota yang mencatat penurunan IPH beras pada periode tersebut. Saat ini, BPS mencatat ada 43 kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH beras, meningkat dari 40 dan 41 kabupaten/kota pada minggu sebelumnya.
Secara makro, tingkat inflasi beras hingga Juni juga masih dalam kategori terkendali. Data BPS menunjukkan inflasi beras pada Juni 2026 secara tahunan (year-on-year/yoy) berada di angka 3,98%. Angka ini menunjukkan pelandaian sebesar 0,57% dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55%. Untuk inflasi beras secara bulanan (month-to-month/mtm) sampai Juni 2026 tercatat di 0,45%. Dengan adanya bantuan beras ini, diharapkan tren positif dalam pengendalian inflasi dapat terus berlanjut.
