Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Peran perempuan dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia semakin tak terbantahkan dan menjadi fondasi vital bagi pertumbuhan nasional. Data terkini menunjukkan bahwa mayoritas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tanah Air dikelola oleh kaum hawa, menjadikan mereka pilar utama yang menopang stabilitas dan kemajuan ekonomi. Menyadari potensi besar ini, Bank Indonesia (BI) terus memperluas upaya untuk memperkuat ekonomi dan keuangan inklusif bagi perempuan di seluruh negeri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sebanyak 64,5% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Kontribusi mereka tidak berhenti di situ; di sektor ekonomi kreatif, kaum perempuan juga mendominasi dengan 58,39% dari total tenaga kerja. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa penguatan keberdayaan perempuan yang setara, termasuk dalam literasi keuangan, peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan keuangan formal, pengembangan kapasitas, serta ruang pengambilan keputusan ekonomi, akan secara signifikan memperkuat kesejahteraan keluarga dan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Filianingsih juga menekankan urgensi sinergi lintas pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan. Baginya, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan keuangan inklusif adalah tanggung jawab bersama. "Semakin luas akses dan kesempatan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula dampaknya bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan," ujar Filianingsih dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksibengkulu.co.id, Jumat (21/8/2026).
Also Read
Pernyataan tersebut disampaikan Filianingsih dalam forum Inclusion Talk bertajuk ‘Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa,’ sebuah acara yang digelar Bank Indonesia sebagai bagian dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di JICC, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia bersama Women’s World Banking (WWB) turut meluncurkan kajian mendalam berjudul ‘Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia.’ Kajian ini diharapkan menjadi panduan strategis bagi para pemangku kepentingan dan pegiat pemberdayaan perempuan untuk menyelaraskan dan memperkuat sinergi dalam upaya pemberdayaan UMKM, khususnya yang dikelola oleh perempuan.
Senada, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda kesetaraan, melainkan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan cerdas. Perempuan perlu memperoleh akses yang semakin luas terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan posisi pengambilan keputusan. Peningkatan akses ini diyakini akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi keluarga, masyarakat, dan perekonomian nasional secara keseluruhan. "Keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Arifah.
Bank Indonesia sendiri terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan perempuan, salah satunya melalui Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif kepada Kelompok Subsisten, yang mayoritas anggotanya adalah perempuan. Program yang telah dijalankan sejak tahun 2021 tersebut kini telah direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri. Kajian bersama BI dan WWB menjadi bagian integral dari upaya memperkuat program agar semakin responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan. Penguatan program ini antara lain diarahkan pada penerapan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), penguatan representasi dan kepemimpinan perempuan, serta pemanfaatan teknologi digital yang adaptif dan inklusif.
(Redaksibengkulu.co.id/Tim Ekonomi)
