Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengatasi stok beras cadangan pemerintah (CBP) yang mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan jangka panjang. Sebanyak 380.000 ton beras Bulog akan dilelang secara terbuka, khusus dialokasikan sebagai bahan baku utama untuk industri tepung beras nasional. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan stok yang ada, tetapi juga menekan harga tepung di pasaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menjelaskan bahwa lelang ini ditujukan bagi para pengusaha pengolahan tepung beras dengan penetapan harga batas bawah. Dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Zulhas mengungkapkan bahwa stok beras Bulog yang mencapai rekor tertinggi selama dua tahun terakhir, yakni lebih dari lima juta ton setiap tahunnya, menyebabkan sebagian mengalami penurunan mutu. "Kebutuhan tepung itu sebetulnya dari beras pecah. Nah, karena kita dua tahun, stok kita ini kan paling tinggi ya. Belum pernah Bulog punya stok setinggi ini. Tentu ada yang karena sudah dua tahun, tentu ada yang kurang mutu. Nah, yang kurang mutu itu kira-kira 300.000, ini kita tadi boleh dilelang," jelasnya, merujuk pada volume beras yang akan dilepas.
Lebih lanjut, Zulhas menegaskan bahwa beras dengan mutu yang menurun ini akan dilelang dengan harga minimal Rp 11.000 per kilogram. Ia mengklaim harga tersebut masih lebih kompetitif dibandingkan harga beras SPHP medium yang berada di kisaran Rp 12.000. "Minimal harganya Rp11.000. Dilelang, sudah kita putuskan ya. Dilelang tapi minimal Rp 11.000. SPHP kan Rp 12.000, jadi beda Rp 1.000 saja. Itu nanti bisa dibeli oleh pabrik-pabrik tepung itu, pengusaha tepung itu untuk diolah menjadi tepung, sehingga harga tepung yang naik juga bisa turun," paparnya, menggarisbawahi dampak positif terhadap stabilitas harga pangan.
Also Read
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramali, menambahkan detail mengenai mekanisme lelang. Proses ini akan dilakukan secara resmi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Disepakati bahwa akan diberikan kebijakan hilirisasi beras yaitu menjadi tepung beras, jadi 380.000 ton dengan skema nanti dilelang di KPKNL. Di KPKNL dengan harga minimal Rp 11.000 yang dilepas dari pemerintah," terang Ahmad, memastikan transparansi dan akuntabilitas proses.
Selain memberdayakan stok beras yang kualitasnya menurun, Ahmad Rizal Ramali juga menyoroti manfaat lain dari kebijakan ini. Menurutnya, lelang ini dapat menghentikan impor beras pecah yang selama ini menjadi bahan baku industri tepung, yang telah berlangsung sejak tahun lalu. "Bahan tepung beras yang biasanya itu impor dari luar negeri, alhamdulillah di saat ini sudah tidak ada impor lagi beras pecah dan lain sebagainya. Dengan stok Bulog yang banyak dan adanya beras-beras Bulog yang turun mutu, di mana ketentuan dari tepung beras itu usia simpannya minimal di atas 10 bulan, ini adalah solusi optimal," pungkasnya, menegaskan optimalisasi sumber daya domestik dan penghematan devisa negara.
