Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Kabar menggembirakan datang dari sektor keuangan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga Juli 2026 telah menembus angka fantastis Rp 1.224,3 triliun. Pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan lonjakan signifikan sebesar 23,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan yang lebih mengejutkan, diraih tanpa adanya kenaikan tarif atau pengenalan jenis pajak baru.
Dalam keterangannya di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026), Purbaya secara tegas membantah spekulasi mengenai kenaikan tarif atau penerapan pajak baru sebagai pemicu lonjakan penerimaan. "Walaupun reaksinya sering keluar tuh, kita menerapkan pajak. Pak Sekjen tolong kasih tahu teman-teman yang lain, posisi kita seperti itu. Nggak ada pajak baru, belum ada juga rencana menaikkan tarif," jelasnya, menyoroti bahwa fokus utama Kemenkeu adalah pada perbaikan fundamental.
Ia melanjutkan, strategi yang diusung Kementerian Keuangan lebih menitikberatkan pada penguatan administrasi, peningkatan pengawasan, perbaikan tata kelola, serta upaya sistematis untuk menutup celah-celah kebocoran yang selama ini merugikan negara. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengoptimalkan potensi penerimaan tanpa membebani masyarakat dengan kebijakan fiskal yang baru.
Also Read
Di sisi lain, belanja negara juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai Rp 1.969,6 triliun dengan pertumbuhan 18,6%. Meskipun demikian, defisit anggaran tetap terjaga dengan baik di angka Rp 235,6 triliun, atau setara 0,91% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Juli. Kondisi defisit yang relatif rendah ini, menurut Purbaya, memunculkan dua perasaan sekaligus. "Kita senang dan deg-degan sebetulnya. Senangnya ternyata masih bisa dikendalikan kan. Takutnya adalah kalau kementerian/lembaga tahu kita baru defisit 0,91%, sebentar lagi kita akan menerima ABT yang besar-besaran mungkin ya," ungkapnya, mengisyaratkan potensi lonjakan permintaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dari berbagai kementerian/lembaga.
Tak hanya soal fiskal, Purbaya juga menyinggung dinamika internal di Kementerian Keuangan. Sebanyak 50 pejabat Eselon II dan sekitar 350 pejabat Eselon III di lingkungan Kemenkeu mengalami perombakan jabatan. Perubahan ini mencakup penempatan pada jabatan fungsional, jajaran direktorat jenderal, hingga Badan Layanan Umum (BLU) dan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu, termasuk posisi direksi. "Ini kan biasa reorientasi lah, setahun sekali seperti itu, ada yang mutasi. Memang jamannya sekarang, jadi ini bukan hal yang khusus, memang seperti itu," pungkas Purbaya, menegaskan bahwa rotasi dan mutasi adalah bagian dari siklus normal untuk penyegaran organisasi.
