Redaksibengkulu.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan tegas menyatakan bahwa negara-negara berkembang tidak boleh lagi hanya menjadi objek atau penerima pasif dari aturan tata kelola global. Sebaliknya, mereka harus proaktif terlibat dalam proses pembentukan dan negosiasi kebijakan internasional, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Menurut Airlangga, urgensi reformasi sistem multilateral semakin terasa mengingat meningkatnya fragmentasi ekonomi dunia, ketidakpastian dalam perdagangan internasional, serta berbagai tantangan serius yang mendera rantai pasok global. Indonesia, kata Airlangga, secara konsisten mengadvokasi sistem perdagangan multilateral yang menjunjung tinggi keterbukaan, inklusivitas, transparansi, serta berlandaskan pada aturan yang jelas, sembari memastikan adanya ruang yang memadai untuk pembangunan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, partisipasi aktif mereka dalam proses reformasi ini adalah sebuah keniscayaan.
"Jika kita tidak terlibat dalam proses negosiasi ini, pada akhirnya ketentuan-ketentuan tersebut akan ditetapkan dan diberlakukan kepada kita tanpa adanya masukan," tegas Airlangga dalam pernyataan resminya pada Minggu (13/9/2026). Ia menambahkan, Indonesia berkomitmen penuh untuk terus memainkan peran sentral dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif, dan berkeadilan bagi semua.
Also Read
Pernyataan penting ini disampaikan Airlangga saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada Sabtu (12/09). Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyoroti keberhasilan ASEAN sebagai contoh nyata bagaimana kolaborasi regional mampu membangun ketahanan. Di tengah gejolak geopolitik dan geoekonomi global, ASEAN telah membuktikan diri sebagai platform efektif bagi negara-negara anggotanya untuk mempererat dialog, meningkatkan kerja sama, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
KTT BRICS kali ini menjadi forum strategis untuk membahas beragam isu krusial. Agenda pembicaraan meliputi penguatan kerangka institusional BRICS itu sendiri, isu-isu perekonomian dan perdagangan global, stabilitas keuangan internasional, upaya perdamaian dan keamanan, ketersediaan energi, ketahanan pangan dan pertanian, akselerasi digitalisasi dan teknologi, hingga tantangan perubahan iklim dan lingkungan. Secara khusus di sektor ekonomi, diskusi mendalam mencakup penguatan kerja sama finansial, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS) untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang dominan, pembangunan rantai pasok global yang lebih tangguh, serta revitalisasi sistem perdagangan yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, inklusivitas, transparansi, dan kepatuhan pada aturan.
