Redaksibengkulu.co.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus bergerak cepat memperluas jangkauan akses permodalan bagi pelaku UMKM hingga sektor pertanian di seluruh pelosok negeri. Melalui optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah berupaya memastikan masyarakat di daerah terpencil sekalipun dapat merasakan kemudahan akses pembiayaan guna menggerakkan roda ekonomi lokal.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa saat ini telah berdiri 552 TPAKD yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, hingga kota di Indonesia. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Asta Cita, khususnya dalam misi pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
"Ini adalah hasil kolaborasi solid antara OJK, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dampak nyatanya sudah mulai terasa di tengah masyarakat," ujar Friderica dalam Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Also Read
Salah satu capaian yang menonjol adalah program "Kredit Melawan Rentenir" yang telah menyalurkan dana sebesar Rp 64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Selain itu, pembiayaan untuk sektor prioritas juga telah mengalir sebanyak Rp 5,4 triliun kepada lebih dari 103 ribu penerima manfaat.
Data terbaru menunjukkan perkembangan positif pada literasi keuangan masyarakat yang mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah menembus angka 93 persen. Tak hanya menyasar pelaku usaha, OJK juga mulai menanamkan budaya menabung sejak dini melalui program Simpanan Pelajar (SimPel) yang memungkinkan pelajar membuka rekening hanya dengan setoran awal Rp5.000.
Dalam periode Agustus hingga Oktober 2026, penyaluran kredit tercatat mencapai Rp 53 triliun yang dinikmati oleh sekitar 2,1 juta orang. Penerima manfaat ini sangat beragam, mulai dari pengemudi ojek daring yang merintis usaha warung, pedagang pakaian, hingga petani kopi dan pembudidaya ikan nila.
Presiden Prabowo Subianto turut memberikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan pembentukan TPAKD di seluruh wilayah Indonesia. Ia menilai penguatan kelembagaan ini sebagai langkah krusial dalam membangun ekonomi kerakyatan.
"Penyaluran kredit untuk rakyat harus terus kita masifkan. Saya ingin memastikan bantuan modal ini menjangkau mereka yang paling membutuhkan," tegas Presiden Prabowo.
Lebih jauh, Presiden menargetkan penyaluran dana sebesar Rp 400 triliun yang dikhususkan bagi petani, nelayan, serta masyarakat di wilayah pedesaan, daerah tertinggal, hingga kawasan perkotaan. Program ambisius ini diproyeksikan dapat menyentuh hingga 28 juta warga di seluruh Indonesia guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
