Redaksibengkulu.co.id – Menanggapi kegaduhan yang terjadi terkait adanya oknum petugas pajak yang mendatangi warung tegal (warteg), Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Maman menegaskan bahwa insiden tersebut kemungkinan besar merupakan dampak dari adanya kekeliruan dalam proses administrasi.
Menteri Maman menekankan bahwa secara regulasi, pelaku usaha mikro seperti pemilik warteg seharusnya tidak menjadi target pungutan pajak. Hal ini dikarenakan skala pendapatan mereka yang masih berada di bawah ambang batas wajib pajak.
"Saya ingin sampaikan bahwa hal itu mungkin lebih kepada miss, atau kesalahan administrasi. Namun, jika bicara aturan, semuanya sudah sangat jelas," ungkap Maman dalam konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).
Also Read
Lebih lanjut, Maman menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan aturan main yang melindungi pelaku usaha kecil. Sesuai ketentuan yang berlaku di seluruh Indonesia, pelaku usaha dengan omzet tahunan di bawah Rp 500 juta atau rata-rata tidak lebih dari Rp 40 juta per bulan, dibebaskan dari kewajiban pajak.
Ia juga memberikan ilustrasi mengenai berbagai jenis usaha mikro lainnya agar masyarakat tidak salah paham. Menurutnya, sektor-sektor seperti jasa pijat, pangkas rambut, hingga warteg secara umum tidak akan terkena beban pajak karena pendapatan mereka tidak mencapai angka minimal tersebut.
"Apakah tukang pijat pendapatannya lewat dari Rp 500 juta setahun? Tidak. Pangkas rambut? Tidak. Warteg? Juga tidak masuk. Jadi, saya harap jangan sampai ada salah tafsir di masyarakat," pungkasnya.
Maman berharap kejadian ini menjadi evaluasi agar koordinasi administrasi antara petugas di lapangan dengan data pelaku usaha mikro dapat lebih akurat, sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang sedang berjuang membangun ekonomi kecil.
