JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, tengah menyiapkan langkah tegas melalui evaluasi menyeluruh terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah drastis ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat aspek transparansi dan efektivitas penyaluran bantuan modal bagi para pelaku usaha.
Maman mengungkapkan bahwa fokus utama dalam audit besar-besaran ini adalah memastikan seluruh proses penyaluran KUR terintegrasi secara penuh ke dalam platform digital "Sapa UMKM". Integrasi ini diharapkan dapat memangkas birokrasi dan mempermudah pengawasan distribusi dana.

"Saya akan melakukan audit, monitoring, serta evaluasi secara masif terhadap implementasi sistem program KUR kita. Prioritas utama saya adalah memastikan percepatan integrasi sistem ke dalam Sapa UMKM berjalan lancar," tegas Maman saat memberikan keterangan di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).
Also Read
Lebih lanjut, Maman memberikan peringatan keras kepada lembaga perbankan yang bertindak sebagai penyalur. Ia menyatakan tidak akan segan untuk mempertanyakan komitmen bank-bank tersebut jika mereka enggan mengikuti standarisasi sistem digital yang telah ditetapkan pemerintah.
"Jika ada bank yang tidak bersedia melakukan integrasi sistem, maka kami akan mempertanyakan komitmen mereka. Ada indikasi sesuatu yang tidak beres jika mereka menolak," tambahnya.
Hal ini dilakukan mengingat tanggung jawab besar Kementerian UMKM dalam menjaga kualitas pendistribusian program pemerintah agar tetap tepat sasaran. Saat ini, pemerintah tengah mendorong agar alokasi KUR lebih banyak mengalir ke sektor produksi. Targetnya, sektor produksi harus menyerap minimal 65% dari total anggaran Rp 300 triliun, sebuah angka yang lebih tinggi dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata tertahan di angka 57%.
Evaluasi besar-besaran ini sengaja digencarkan pada penghujung tahun ini. Tujuannya agar pada tahun 2027 mendatang, ekosistem penyaluran kredit dapat berjalan jauh lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar menyentuh lapisan UMKM yang paling membutuhkan.
"Semangat kami adalah melakukan evaluasi total di akhir tahun ini agar pelaksanaan di tahun 2027 jauh lebih baik, terutama dalam hal transparansi," pungkas Maman.




