Redaksibengkulu.co.id – Aturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini semakin diperketat guna melindungi hak-hak para pekerja. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026, perusahaan tidak lagi bisa melakukan PHK secara sepihak tanpa prosedur yang jelas.
Dalam regulasi terbaru yang tertuang pada Pasal 228, pemerintah menginstruksikan seluruh pihak, mulai dari pemberi kerja hingga serikat pekerja, untuk mengutamakan upaya pencegahan PHK. Langkah preventif yang disarankan meliputi pengurangan jam lembur, pengaturan ulang sif kerja, hingga penawaran program pensiun dini secara sukarela guna menjaga stabilitas tenaga kerja.
Jika langkah pencegahan gagal dan PHK menjadi jalan terakhir, perusahaan wajib menempuh jalur perundingan bipartit. Proses musyawarah ini diberikan tenggat waktu maksimal 30 hari kerja. Apabila kesepakatan tidak tercapai, perselisihan harus dibawa ke mekanisme penyelesaian hubungan industrial. Penting untuk dicatat bahwa PHK dianggap batal demi hukum jika dilakukan tanpa adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap, dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali karyawan tersebut.
Also Read
Namun, redaksibengkulu.co.id mencatat adanya pengecualian dalam Pasal 229, di mana perundingan bipartit tidak diperlukan bagi pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela, habis masa kontrak, memasuki usia pensiun, atau meninggal dunia.
Lebih lanjut, UU ini memberikan perlindungan ketat terhadap alasan-alasan PHK yang dilarang. Perusahaan dilarang keras memecat karyawan karena alasan menikah, hamil, melahirkan, keguguran, menyusui, hingga kondisi sakit dengan keterangan dokter (maksimal 12 bulan berturut-turut). Selain itu, alasan terkait kegiatan ibadah, aktivitas serikat pekerja, melaporkan tindak pidana perusahaan, hingga hubungan kekerabatan antar karyawan juga dilarang keras sebagai dasar PHK.
Sebagai kompensasi, Pasal 232 mengatur secara rinci besaran uang pesangon yang wajib dibayarkan perusahaan berdasarkan masa kerja. Berikut adalah rincian uang pesangon yang berhak diterima pekerja:
- Masa kerja < 1 tahun: 1 bulan upah
- Masa kerja 1 – < 2 tahun: 2 bulan upah
- Masa kerja 2 – < 3 tahun: 3 bulan upah
- Masa kerja 3 – < 4 tahun: 4 bulan upah
- Masa kerja 4 – < 5 tahun: 5 bulan upah
- Masa kerja 5 – < 6 tahun: 6 bulan upah
- Masa kerja 6 – < 7 tahun: 7 bulan upah
- Masa kerja 7 – < 8 tahun: 8 bulan upah
- Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah
Selain pesangon, pekerja juga berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK). Berikut rinciannya:
- Masa kerja 3 – < 6 tahun: 2 bulan upah
- Masa kerja 6 – < 9 tahun: 3 bulan upah
- Masa kerja 9 – < 12 tahun: 4 bulan upah
- Masa kerja 12 – < 15 tahun: 5 bulan upah
- Masa kerja 15 – < 18 tahun: 6 bulan upah
- Masa kerja 18 – < 21 tahun: 7 bulan upah
- Masa kerja 21 – < 24 tahun: 8 bulan upah
- Masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah
Dengan adanya aturan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan keberlangsungan usaha dan perlindungan kesejahteraan bagi para pekerja di Indonesia.
