JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa pemerintah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah korporasi yang diduga terlibat dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa sebanyak 11 perusahaan perkebunan di Kalimantan terancam kehilangan Hak Guna Usaha (HGU) mereka.
Langkah drastis ini diambil menyusul rekomendasi dari Kabareskrim Polri terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam konferensi pers evaluasi perizinan pemanfaatan hutan, Nusron menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini telah masuk dalam radar pengawasan ketat pemerintah.
"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut haknya," tegas Nusron dalam keterangannya yang dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026).
Also Read
Meski tidak menyebutkan nama lengkap perusahaan secara gamblang, Nusron mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan atau beneficial ownership (BO) dari ke-11 perusahaan tersebut melibatkan investor asing dari Korea Selatan, Malaysia, hingga Singapura, serta sejumlah investor domestik.
Pemerintah telah membagi penanganan ke dalam lima klaster berbeda:
Klaster Pertama: Pencabutan Total HGU
Tiga perusahaan akan kehilangan seluruh hak atas lahannya karena tingkat kebakaran yang melampaui 50% secara berulang, serta ketiadaan sarana mitigasi kebakaran. Mereka adalah:
- PT MIB (Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan) – Luas ±4.000 hektare.
- PT RKA (Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat) – Luas ±11.558 hektare.
- PT SKM (Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat) – Luas ±5.355 dan 2.360,81 hektare.
Klaster Kedua: Pengambilalihan Lahan
PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas 2.300 hektare, akan diambil alih oleh negara karena masa berlaku HGU-nya telah habis sejak tahun 2020.
Klaster Ketiga: Penolakan Penerbitan HGU
Tiga perusahaan yang baru memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) namun belum memiliki HGU dipastikan tidak akan mendapatkan izin tersebut. Mereka adalah PT ANI (Kabupaten Landak), PT BOS (Kabupaten Kapuas Hulu), dan PT AEL (Kabupaten Ketapang).
Klaster Keempat: Pencabutan Sebagian
PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, hanya akan mengalami pencabutan sebagian lahan seluas 1.510 hektare, mengingat tingkat kebakaran di wilayahnya masih di bawah 50%.
Klaster Kelima: Tahap Pendalaman
Pemerintah masih melakukan inspeksi lapangan dan kajian data terhadap PT STP, PT API, dan PT JMS di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat untuk menentukan apakah akan dicabut seluruhnya atau sebagian.
Daftar lengkap perusahaan yang menjadi sorotan dalam evaluasi ini meliputi: PT MIB, PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT BSLT, PT BOS, PT AEL, PT JMS, PT STP, PT ANI, dan PT API. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pemegang konsesi agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan.
