redaksibengkulu.co.id – Meskipun mesin ekonomi nasional menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 5,47% pada kuartal III 2026, potensi besar Indonesia untuk melompat ke angka 6% masih terganjal sejumlah hambatan struktural. Ketidakpastian regulasi, dinamika politik, hingga lemahnya koordinasi kebijakan menjadi rapor merah yang harus segera dibenahi pemerintah.
Senior Economist, Prasasti Piter Abdullah, mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas ekonomi yang sangat masif. Menurutnya, pertumbuhan di atas 5% yang bertahan saat ini adalah bukti bahwa fundamental ekonomi kita masih cukup kuat meski dihantam berbagai tekanan global.
Namun, Piter menekankan bahwa masalah utamanya bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kemampuan pemerintah dalam mengorkestrasi seluruh potensi tersebut. "Kita kekurangan sosok ‘dirigen’ atau orkestrator dalam kebijakan ekonomi. Jika koordinasi berjalan selaras dengan arah yang jelas, mengejar target pertumbuhan 6% bukanlah hal yang mustahil," tegas Piter dalam diskusi yang digelar Prasasti Center for Policy Studies, Senin (9/11/2026).
Also Read
Ia juga menyoroti fenomena ketimpangan daya beli. Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan yang inklusif.
Di sisi lain, tantangan besar muncul dari sektor investasi. Piter mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh menutup diri dari modal asing. Investasi jangka panjang di sektor riil sangat krusial untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. Namun, syarat mutlaknya adalah kepastian hukum dan konsistensi regulasi.
"Kita tidak bisa sekadar berkata ‘go to hell with your capital’. Kita butuh modal luar, dan modal itu butuh jaminan aturan yang tidak berubah-ubah. Ini narasi lama, tapi faktanya kita memang belum banyak berubah," tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Research Director Prasasti, Adhi Nugroho, memperingatkan risiko beralihnya modal ke negara tetangga. Ia memberikan perbandingan dengan Vietnam yang dinilai lebih kompetitif dalam memberikan kemudahan berusaha dan kepastian bagi investor. Keberhasilan Vietnam bahkan terlihat dari kenaikan klasifikasi pasar modal mereka oleh FTSE Russell menjadi Secondary Emerging Market.
Adhi juga mengkritik praktik ekonomi rente yang masih membayangi iklim usaha di tanah air. Ia menekankan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika persaingan usaha berjalan sehat dan kesempatan terbuka bagi siapa saja berdasarkan kompetensi, bukan karena akses khusus.
"Indonesia harus berani mengevaluasi persoalan internal. Potensi pasar domestik kita yang besar tidak akan berarti jika iklim investasinya tidak kompetitif dan penuh ketidakpastian," pungkas Adhi.
