JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa skema baru penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 kini tengah menjadi sorotan tajam. Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak hanya terpaku pada angka kenaikan upah, tetapi juga harus melihat realitas produktivitas dan kondisi lapangan kerja di tiap daerah.
Bob Azam memberikan peringatan keras mengenai fenomena ketimpangan ekonomi di mana sebuah wilayah memiliki standar upah yang sangat tinggi, namun di saat yang sama angka penganggurannya juga melonjak drastis. Menurutnya, kebijakan pengupahan yang tidak sinkron dengan ketersediaan lapangan kerja justru akan menjadi bumerang bagi iklim investasi.
"Poin utama yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana produktivitas dan angka pengangguran dijadikan parameter dalam perhitungan upah. Tidak logis jika angka pengangguran sangat besar, namun upah minimumnya justru dipatok paling tinggi," ungkap Bob saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Also Read
Ia menjelaskan bahwa biaya tenaga kerja yang terlalu mahal tanpa dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai dapat memicu eksodus industri. Perusahaan cenderung akan memindahkan operasional mereka ke daerah lain yang menawarkan biaya tenaga kerja lebih kompetitif. "Kita harus menghindari situasi di mana upah besar, tetapi lapangan kerja (employment) tidak tercipta. Jadi, apa yang sebenarnya ingin dilindungi?" tegasnya.
Terkait proses pembahasan UMP, Bob belum bisa memberikan detail lebih lanjut karena Dewan Pengupahan Nasional yang sempat dibubarkan belum resmi dibentuk kembali. Ia menyebutkan bahwa dewan tersebut nantinya akan menjadi wadah utama dalam merumuskan besaran upah tahun depan. Ia pun menyarankan agar kebijakan teknis lebih lanjut dikonfirmasi langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan.
Menanggapi polemik di media sosial mengenai ketimpangan upah antarwilayah—seperti perbedaan mencolok antara Jakarta dan Yogyakarta meski biaya hidup relatif serupa—Bob memberikan solusi alternatif. Ia mengusulkan agar pemerintah mengadopsi sistem pengelompokan daerah berdasarkan karakteristik ekonomi, serupa dengan praktik di negara-negara maju.
"Kita bisa berkaca pada negara lain. Upah biasanya dikategorikan dalam kelompok A, B, atau C. Kelompok A untuk kota besar dengan biaya hidup tinggi seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Kelompok B untuk kota menengah, dan kelompok C untuk kota pendukung. Dengan pengelompokan ini, standar upah akan lebih adil dan sesuai dengan realitas di lapangan," tutupnya.
