JAKARTA – Melansir laporan redaksibengkulu.co.id, kebijakan baru terkait pengelolaan sumber daya alam mulai diterapkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan adanya rencana pelimpahan wewenang izin bahan tambang galian C kepada pemerintah daerah di wilayah yang mengalami bencana, khususnya di Pulau Sumatera.
Langkah strategis ini diambil agar proses perizinan di daerah-daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan lebih akseleratif. Bahlil menjelaskan bahwa penyerahan wewenang ini bertujuan agar pemerintah kabupaten dan kota dapat segera melakukan percepatan pengurukan di lokasi-lokasi yang membutuhkan.
"Saya membahas mengenai pelimpahan izin galian C ke tingkat kabupaten dan kota di wilayah bencana. Tujuannya agar mereka bisa melakukan percepatan untuk kebutuhan pengurukan," ujar Bahlil usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Also Read
Senada dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa pemanfaatan sedimen akibat banjir di aliran sungai memiliki potensi ekonomi yang besar. Menurutnya, material seperti pasir dan batu yang terbawa arus banjir tidak seharusnya dibuang begitu saja, melainkan dapat dikelola secara produktif.
Namun, Tito memberikan catatan tegas kepada para kepala daerah. Ia menekankan bahwa prioritas utama bukanlah sekadar mengambil material, melainkan melakukan normalisasi sungai.
"Prinsip utamanya adalah normalisasi sungai dan pembersihan sedimen. Jangan sampai hanya mengambil sirtu (pasir batu) lalu ditinggalkan begitu saja tanpa menyelesaikan masalah sungai," tegas Tito.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil pengerukan sedimen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun tanggul atau dijual kepada pihak ketiga guna mendukung masifnya pembangunan saat ini. Selain membantu pemulihan lingkungan, aktivitas ekonomi dari pengelolaan sedimen ini diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
