Redaksibengkulu.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan komitmennya dalam memenuhi hak para mantan abdi negara. Hingga periode 31 Oktober 2026, total realisasi pembayaran manfaat pensiun untuk seluruh pensiunan ASN, TNI, hingga Polri di seluruh penjuru Indonesia telah menembus angka fantastis, yakni Rp 159,8 triliun.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa alokasi dana tersebut telah didistribusikan secara menyeluruh, mencakup pensiunan di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konferensi pers "APBN Kita" yang digelar di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), ia merinci pembagian proporsi anggaran tersebut.
"Kami telah merealisasikan belanja pensiun sebesar Rp 159,8 triliun. Angka ini mencakup seluruh pensiunan ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia, termasuk juga para pensiunan PNS daerah," ujar Suahasil.
Also Read
Lebih lanjut, Suahasil memaparkan bahwa dari total dana yang telah digelontorkan, sekitar 36 persen dialokasikan untuk membayar pensiunan PNS pusat serta mantan anggota TNI dan Polri. Sementara itu, porsi terbesar yakni sebesar 64 persen, digunakan untuk memenuhi hak para pensiunan PNS di tingkat daerah.
Jika ditinjau dari pagu anggaran dalam APBN yang ditetapkan sebesar Rp 177,1 triliun, realisasi pembayaran manfaat pensiun ini telah mencapai 90,2 persen. Menariknya, terjadi tren kenaikan belanja sebesar 3,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 154,6 triliun.
Pemerintah menegaskan bahwa ketepatan waktu dalam pembayaran manfaat pensiun adalah prioritas utama. Suahasil juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh ASN yang telah purna tugas.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN pensiunan atas pengabdian mereka bagi Republik Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Kami pastikan manfaat pensiun mereka dibayarkan tepat waktu," tegasnya.
Selain urusan pensiun, dalam laporan tersebut juga dipaparkan bahwa total realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai Rp 2.343,6 triliun atau sekitar 74,4 persen dari total pagu APBN 2026 sebesar Rp 3.149,7 triliun.
Dari total belanja tersebut, sektor belanja pegawai menyerap dana sebesar Rp 320,4 triliun. Anggaran ini mencakup berbagai komponen penting, mulai dari gaji pegawai, tunjangan ASN, penyesuaian tunjangan di berbagai kementerian/lembaga, hingga pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi para guru non-PNS.
