JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa dinamika politik yang terjadi pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden (Wapres) mulai memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Ketidakpastian situasi kenegaraan ini dikhawatirkan dapat menghambat laju ekonomi nasional, terutama terkait minat investasi yang berisiko melambat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa kepastian hukum dan stabilitas nasional adalah kunci utama bagi investor dalam mengambil keputusan, khususnya untuk proyek jangka panjang. Menurutnya, gejolak politik yang berkepanjangan dapat memperburuk persepsi risiko di mata dunia internasional.
"Ketidakpastian politik yang terus berlanjut berpotensi meningkatkan persepsi risiko. Hal ini dapat mendorong investor untuk lebih berhati-hati, baik dalam merealisasikan investasi maupun dalam merencanakan ekspansi bisnis mereka," ungkap Shinta kepada redaksibengkulu.co.id, Kamis (12/11/2026).
Also Read
Shinta berharap seluruh proses transisi ketatanegaraan tetap berjalan sesuai koridor konstitusi guna menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap prospek ekonomi Indonesia agar momentum pertumbuhan tidak terhenti akibat dinamika politik.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengingatkan bahwa situasi yang "gaduh" akan membuat investor masuk ke mode wait and see. Kondisi ini sangat merugikan, mengingat Indonesia sangat membutuhkan aliran investasi untuk menciptakan lapangan kerja di tengah tekanan ekonomi global.
"Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu sensitif akan mengganggu psikologi pelaku usaha. Kita tidak boleh membiarkan ekonomi terpuruk hanya karena ketidakstabilan politik. Kita butuh budaya politik yang santun dan demokratis agar roda ekonomi tetap produktif," tegas Sarman.
Pemerintah: Jangan Panik
Menanggapi kegelisahan para pengusaha, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengimbau masyarakat dan pelaku pasar agar tidak bereaksi berlebihan. Ia menegaskan bahwa persoalan politik adalah ranah parlemen, sementara pemerintah tetap fokus pada penguatan sektor keuangan.
Dradjad meyakinkan bahwa pasar modal Indonesia memiliki ketahanan (resilience) yang cukup kuat. Ia menilai, meskipun dinamika politik sering kali memicu fluktuasi pasar dalam jangka pendek, fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga.
"Dinamika politik seperti ini bukan hal baru. Berdasarkan pengalaman saya sejak 2004, situasi yang ramai biasanya akan mereda dengan sendirinya. Jadi, tidak perlu panik," ujar Dradjad di Jakarta Pusat.
Ia menambahkan bahwa langkah-langkah penguatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menjadi benteng agar pasar modal tetap stabil dalam menghadapi gejolak politik yang ada.
