JAKARTA – Melansir laporan dari redaksibengkulu.co.id, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan keprihatinannya terkait masih adanya praktik pungutan biaya penggunaan toilet di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina. Padahal, secara regulasi, seluruh fasilitas toilet di SPBU Pertamina seharusnya dapat diakses oleh masyarakat tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Hal ini disampaikan Simon saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Ia menegaskan bahwa standar pelayanan yang ditetapkan perusahaan adalah menyediakan fasilitas yang gratis dan bersih bagi konsumen.
"Aturan dasarnya adalah semua toilet di SPBU Pertamina itu gratis dan harus dalam kondisi baik. Namun, faktanya saya masih menemukan di beberapa lokasi pengelola masih menarik biaya dari pengguna," ujar Simon dengan tegas.
Also Read
Menanggapi temuan lapangan tersebut, Simon tidak tinggal diam. Ia telah menginstruksikan jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum pengelola yang melanggar aturan.
"Saya sudah instruksikan kepada tim Patra Niaga, khususnya kepada Pak Ega (Dirut Pertamina Patra Niaga), untuk menindak tegas hal ini. Jika terbukti tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, kami tidak segan untuk memberikan sanksi," imbuhnya.
Sebagai catatan, kebijakan toilet gratis ini merupakan warisan kebijakan strategis di era Menteri BUMN, Erick Thohir. Kebijakan tersebut lahir setelah Erick menemukan langsung praktik toilet berbayar di salah satu SPBU, yang kemudian memicu terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor SE-16/MBUT11/2021.
Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa seluruh fasilitas umum dan sosial yang dikelola oleh BUMN wajib dirawat dengan baik dan tidak boleh membebani masyarakat secara finansial. Melalui regulasi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa layanan BUMN benar-benar memberikan dampak positif dan kenyamanan maksimal bagi masyarakat luas tanpa adanya pungutan liar.
