JAKARTA – Melansir laporan redaksibengkulu.co.id, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) memberikan peringatan keras kepada seluruh elemen bangsa untuk segera mengalihkan fokus dari hiruk-pikuk politik menuju penguatan fondasi ekonomi nasional. HKI mendesak agar agenda pertumbuhan ekonomi, investasi, serta industrialisasi menjadi prioritas utama, terutama menyongsong Januari 2027 pasca dinamika politik yang melibatkan mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menegaskan bahwa ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% mustahil tercapai tanpa adanya stabilitas politik dan kepastian regulasi. Menurutnya, seluruh jajaran kementerian, khususnya di sektor ekonomi, harus menunjukkan kerja nyata tanpa terganggu oleh polemik kekuasaan.
"Mulai Januari 2027, energi bangsa ini harus dikerahkan sepenuhnya untuk mengejar target ekonomi 8%. Segala pergolakan politik harus diselesaikan melalui jalur konstitusi agar kita bisa kembali fokus pada pekerjaan besar: membangun industri, menarik investasi, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya," tegas Ma’ruf dalam pernyataan resminya, Kamis (12/11/2026).
Also Read
Ma’ruf menyoroti bahwa ketidakpastian politik yang berlarut-larut merupakan ancaman serius bagi dunia usaha. Di tengah persaingan global yang kian sengit, investor sangat sensitif terhadap risiko politik dan konsistensi kebijakan. Jika situasi politik terus mendominasi perhatian, momentum ekonomi berisiko hilang, sementara negara-negara kompetitor terus bergerak agresif memperebutkan investasi.
"Investor tidak hanya melihat angka, mereka menghitung risiko politik, stabilitas regulasi, hingga kecepatan pengambilan keputusan. Jangan sampai agenda ekonomi kehilangan momentum hanya karena kita terlalu sibuk dengan urusan politik," tambahnya.
Lebih lanjut, HKI mengambil pelajaran berharga dari stabilitas ekonomi Jepang. Meskipun dinamika politik di Jepang sering berubah, termasuk pergantian perdana menteri, namun birokrasi ekonomi dan agenda industrinya tetap berjalan secara konsisten. Ma’ruf berharap Indonesia mampu membangun ketahanan kelembagaan yang serupa.
Ia menekankan bahwa mesin ekonomi nasional tidak boleh berhenti hanya karena adanya perubahan konfigurasi kekuasaan. Koordinasi antar menteri ekonomi harus tetap solid guna memastikan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan ketersediaan energi tetap berjalan lancar.
"Jangan sampai pergantian pejabat atau perubahan peta politik memaksa kebijakan ekonomi harus dimulai lagi dari nol. Investor butuh kesinambungan, bukan ketidakpastian yang berkepanjangan," pungkas Ma’ruf.
