JAKARTA – Melansir laporan dari redaksibengkulu.co.id, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mencium adanya praktik manipulasi data dalam pelaporan pajak. Sebanyak 475.698 wajib pajak terdeteksi sengaja menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2025.
Aksi penghapusan ini berdampak fatal pada penerimaan negara. Akibatnya, status pajak yang seharusnya menunjukkan angka "kurang bayar" justru berubah menjadi "nihil" di dalam sistem Coretax. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa total bukti pemotongan yang terindikasi hilang dari sistem mencapai 3.722.959 dokumen.
"Populasi yang menjadi sasaran pengawasan kami adalah 475.698 wajib pajak. Dari data tersebut, terdapat sekitar 3,7 juta bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari sistem Coretax. Jika dikalkulasikan, potensi nilai PPh yang hilang akibat tindakan ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 2,01 triliun," ujar Bimo melalui keterangan resmi di akun Instagram @ditjenpajakri, Minggu (15/11/2026).
Also Read
Menanggapi temuan ini, DJP bergerak cepat dengan mengirimkan email blast atau pesan massal kepada para wajib pajak yang terlibat. Langkah ini bertujuan agar para wajib pajak melakukan penelitian, verifikasi, serta pencocokan ulang terhadap data penghasilan dan bukti potong yang telah mereka laporkan.
Bimo menegaskan bahwa jika ditemukan ketidaksesuaian data yang menyebabkan SPT tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, wajib pajak wajib melakukan pembetulan. "SPT yang seharusnya kurang bayar bisa berubah menjadi nihil atau nilainya menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Oleh karena itu, kami mengirimkan pengingat agar mereka secara mandiri melakukan pembetulan sesuai aturan," tambahnya.
Di sisi lain, DJP juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak terjebak modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pajak. Masyarakat diminta memastikan bahwa email resmi hanya berasal dari domain @pajak.go.id.
"DJP tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi, tidak mengirim tautan mencurigakan, serta tidak akan pernah meminta informasi rahasia seperti password atau One Time Passcode (OTP) kepada wajib pajak. Seluruh layanan resmi tidak dipungut biaya apa pun," tutup pernyataan resmi DJP.
