JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa banyak pekerja kini tengah menanti kepastian mengenai penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU). Menanggapi keresahan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akhirnya angkat bicara mengenai alasan mengapa dana bantuan tersebut belum masuk ke rekening para pekerja.
Yassierli menjelaskan bahwa saat ini proses penyaluran BSU masih tertahan di tahap peninjauan administratif. Ia menyebutkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyelesaikan prosedur tersebut.
"BSU masih dalam proses administrasi di Kementerian Keuangan. Jadi, mohon ditunggu saja," ujar Yassierli sebagaimana dikutip pada Minggu (15/11/2026).
Also Read
Selain memberikan penjelasan terkait keterlambatan, Menaker juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh informasi palsu. Ia meminta para pekerja untuk ekstra waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan BSU.
"Hati-hati terhadap informasi yang tidak jelas. Pastikan Anda hanya merujuk pada kanal resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan. Jangan percaya pada informasi dari sumber lain yang tidak valid," tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menyiapkan skema BSU untuk kuartal IV tahun 2026, yang mencakup periode Oktober hingga Desember. Setiap pekerja yang memenuhi kriteria dijadwalkan akan menerima total bantuan sebesar Rp 900 ribu, yang akan disalurkan sekaligus dalam bentuk Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan.
Rencana besar ini sebelumnya telah disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pasca rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan bantuan ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp 12 triliun.
Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, penyaluran bantuan ini diharapkan dilakukan secara langsung melalui transfer rekening bank. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan, di mana seluruh warga diharapkan memiliki rekening bank pribadi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, terdapat beberapa syarat utama bagi penerima manfaat, di antaranya:
- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki NIK valid.
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Memiliki penghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan.
Bagi wilayah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, maka batasan upah akan menyesuaikan dengan aturan pembulatan UMK setempat. Begitu pula bagi daerah tanpa UMK, maka acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP).
