JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan langkah besar untuk mengamankan hak para pekerja di Indonesia. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana menunjuk sebuah lembaga resmi untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) secara terpusat. Melalui skema ini, setiap perusahaan nantinya diwajibkan menyetorkan dana pesangon ke lembaga tersebut guna menjamin hak karyawan tetap tetap terpenuhi apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa kebijakan sentralisasi dana ini ditargetkan mulai berlaku pada Oktober 2027. Ia pun memberikan peringatan dini kepada para pengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di perusahaan-perusahaan untuk segera melakukan persiapan.
"Bagi pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah dari sekarang. Karena per Oktober 2027, seluruh dana pesangon wajib diserahkan ke dalam Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam agenda Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, sebagaimana dilansir redaksibengkulu.co.id, Minggu (15/11/2026).
Also Read
Meski demikian, aturan teknis mengenai mekanisme ini masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu poin krusial yang masih dalam tahap pembahasan adalah status dana pesangon yang telah dikumpulkan perusahaan sebelum undang-undang ini berlaku. Indah menyebutkan bahwa ada kemungkinan dana lama tetap berada di DPLK atau Dapen, namun hal tersebut sepenuhnya bergantung pada aturan teknis yang akan ditetapkan nantinya.
Langkah pemerintah ini diambil sebagai respons atas maraknya kasus perusahaan yang gagal membayar hak pesangon karyawannya, terutama saat mengalami kebangkrutan atau pailit. Indah mencontohkan kasus memilukan pada salah satu raksasa tekstil di Jawa Tengah pada awal 2026, di mana sekitar 11.000 buruh terancam kehilangan hak pesangon mereka akibat perusahaan yang pailit.
"Kita tidak ingin kejadian serupa terus berulang. Tren saat ini menunjukkan banyak perusahaan yang pailit, baik secara nyata maupun sengaja, yang berujung pada pengingkaran pembayaran pesangon pekerja," tegasnya.
Mengadopsi sistem yang telah diterapkan di Singapura dan negara-negara Eropa, Indonesia berupaya memperkuat perlindungan bagi korban PHK. Indah menekankan bahwa prinsip yang dipegang adalah better late than never—lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dalam memberikan perlindungan hukum bagi buruh.
Dengan adanya lembaga pengelola tunggal ini, negara akan memiliki kontrol penuh dalam memonitor dan memastikan bahwa dana perlindungan bagi pekerja tetap tersedia dan aman, terlepas dari kondisi finansial perusahaan di masa depan.
